Prajurit TNI AD berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, 13 September 2015. Petugas kewalahan memadamkan kebakaran dikarenakan jauhnya sumber air dan kencangnya tiupan angin di lokasi kebakaran. ANTARA/Rony Muharrman
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Riau Intsiawati Ayus menganggap penanganan bencana kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan buruk karena tidak satu komando.
Peran pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinilai tumpang tindih. "Ini terlihat dari manajemen penanganannya, mulai dari dusun sampai ke pusat," kata Intsiawati dalam diskusi di restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2015.
Akibat tumpang tindih tersebut, penanggulangan bencana menjadi tak fokus atau amburadul. Dia mencontohkan ketika banyak masyarakat menyuarakan protes, pemerintah justru terkesan mengalihkan pada isu pemadaman, bukan penindakan terhadap pembakar.
Dia juga mengkritik beberapa upaya pemerintah yang dinilai tak efektif, seperti rencana pembelian pesawat pemadam hingga pembuatan kanal.
Pembelian pesawat membuktikan bahwa pemerintah hanya memprioritaskan pemadaman tanpa mengantisipasi adanya kemungkinan kebakaran di tahun selanjutnya.
Pembuatan kanal sebagai sekat agar api tak merembet juga dinilai tak tepat. Langkah itu hanya berguna saat musim kemarau. Pada musim hujan kanal air justru rawan digunakan untuk mengalirkan gelondongan kayu ilegal.
Yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah secepatnya menindak tegas para korporasi pembakar lahan. "Di semua lokasi yang lahannya terbakar, izin perusahaan itu harus dicabut, dibekukan, dan ditutup," ujarnya.
