Bencana Kabut Asap, Walhi: Ini Kejahatan Terencana

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 10 Oktober 2015 16:24 WIB

TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Jakarta - Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye WALHI, mengatakan bahwa kebakaran hutan dan bencana asap selama ini juga terjadi karena keterlibatan negara. Ia mengatakan bahwa bencana kabut asap ini bukanlah bencana nasional. “Kebakaran ini kejahatan yang terencana,” kata Zenzi dalam diskusi Asap Makin Pekat Pembakar Kita Sikat, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2015.

Ia mengatakan bahwa kebakaran hutan tidak akan terjadi kalau pemerintah serius menata ruang. “Tetapi ini tidak dilakukan,” katanya. Proses tata ruang dan analisis dampak lingkungan, menurutnya, hanya dipenuhi sebagai syarat administrasi. “Dari 2010--2015 Walhi mendampingi masyarakat yang melakukan pencegahan terhadap perusahaan yang membuat kanal dan melakukan pembakaran,” katanya.

WALHI, kata Zenzi, telah melakukan riset dan advokasi terhadap masyarakat setempat. Ia mengatakan bahwa WALHI telah menemukan ada relasi yang kuat antara pemberian izin pengelolaan lahan dan peningkatan intensitas kebakaran hutan. “Lahan gambut hutan di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tetapi kebakaran mulai terjadi tahun 90an,” katanya.

Untuk tahun 2010—2015, katanya, WALHI mengamati bahwa pembakaran lahan juga dipengaruhi oleh kegiatan politik tahun 2009. “Ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan pemilu 2009. Ada praktek pembersihan lahan setelah itu,” katanya. Ia mengatakan bahwa telah terjadi pembukaan lahan seluas 14,7 juta hektar di Indonesia.

Ia juga melihat ada unsur kelalaian dan keterlibatan negara dalam kasus kebakaran hutan. “Ketika masyarakat mencegah korporasi melakukan pembakaran, di sana polisi menangkap mereka,” katanya. Ini kelalaian pemerintah ditunjukkan dengan kasus yang terjadi tiap tahun.

Ia bercerita pada 2013 WALHI pernah melaporkan 117 perusahaan dan hanya 8 perusahan yang ditindak, enam di antaranya adalah perusahaan terbesar di Jambi. Akan tetapi ia mengatakan bahwa hasil laporan tersebut ada yang hanya sampai ke polisi, ada yang mengendap di kejaksaan, sampai di kementerian, dan ada yang mengendap di kepolisian daerah.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berusaha memadamkan api kebakaran hutan di sejumlah titik di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah akhirnya menerima bantuan negara tetangga untuk membantu mempercepat proses pemadaman. Ada lima negara yang turut membantu, Singapura, Malaysia, Australia, Rusia, dan Tiongkok.

ARKHELAUS WISNU

Berita terkait

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

47 hari lalu

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

57 hari lalu

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

17 Februari 2024

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.

Baca Selengkapnya

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.

Baca Selengkapnya

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.

Baca Selengkapnya

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.

Baca Selengkapnya