SURVEI: KPK Paling Bersih dan Dipercaya Publik, DPR?  

Reporter

Editor

Anton Septian

Jumat, 9 Oktober 2015 05:04 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta- Lembaga survei Indo Barometer menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sangat mempercayai Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil sigi Indo Barometer, KPK mendapat tingkat kepercayaan publik tertinggi ketimbang lembaga lain, yakni sebesar 82 persen.

Peringkat KPK selapis di atas Tentara Nasional Indonesia (81 persen) dan Presiden (78,6 persen). Artinya, publik juga cukup mempercayai lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh Joko Widodo. Adapun tingkat kepercayaan terhadap lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, di bawah 50 persen.

“KPK juga lembaga dengan skor bersih paling tinggi,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam rilisnya, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

KPK mendapatkan skor 65,8 persen untuk kategori lembaga paling bersih. Secara berturut-turut, TNI dan Presiden memperoleh skor 64,9 persen dan 60,4 persen. Lembaga lainnya mendapat nilai di bawah 50 persen.

Ironisnya, DPR justru berniat membubarkan KPK. Sejumlah politikus dari berbagai fraksi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK. Salah satu usulannya, usia KPK dibatasi hingga 12 setelah undang-undang disahkan.

Survei ini dilaksanakan di 34 Provinsi pada tanggal 14–22 September 2015. Survei ini mengumpulkan informasi dari 1.200 orang responden dengan margin error sebesar 3,0 persen. Adapun kategori responden dibagi ke dalam jenis kelamin, wilayah desa atau kota, suku bangsa, dan provinsi.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia, yaitu berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dalam survei ini, masyarakat juga menilai kinerja Presiden Jokowi dan para menterinya. Secara umum, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tinggal 46 persen, melorot 11,5 persen dari enam bulan lalu.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

38 menit lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

12 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

13 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

19 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

22 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya