TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penanganan kesehatan para korban kabut asap di daerah terdampak kabut asap buruk. Menurut dia, jumlah posko kesehatan dan alat-alat kesehatan tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban. "Padahal Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk lebih aktif menangani korban," ujar Sutopo di kantornya, Selasa, 6 Oktober 2015.

Sutopo mencontohkan soal masker. Menurutnya, masker yang selama ini disediakan dan dibagikan ke masyarakat adalah masker biasa yang berbahan kanvas. Masker jenis tersebut bukan masker yang layak untuk digunakan melawan gempuran kabut asap seperti yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Harusnya, kata dia, Kementerian Kesehatan semestinya memberikan masker N95 yang bisa menyaring partikel debu hingga 95 persen. "Kalau memang dananya kurang, bisa menyurati Kepala BNPB," kata dia.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan pemerintah abai pada korban terdampak asap. Karena itu Walhi sekarang menyiapkan gugatan masyarakat sipil kepada penyelenggara negara terkait dengan penanganan kabut asap.

Sebelumnya, Direktur Walhi Kalimantan Barat Anton Widjadja mengatakan penanganan bencana kabut asap yang dilakukan pemerintah selama ini hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum. Sedangkan penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban kabut asap itu tidak maksimal. "Belum ada satu pun upaya kongkret pemerintah untuk menolong korban terdampak," kata Anton. Bahkan, kata dia, masyarakat terpaksa harus membiayai pengobatan pernapasan dengan uang pribadi. "Tak ada Posko kesehatan yang buka 24 jam."

TIKA PRIMANDARI