Para penyelenggara wisuda ilegal berfoto bersama di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 19 September 2015. Dalam sidak tersebut petugas menemukan ribuan peserta wisuda ilegal yang mendapatkan gelar S1 dan D3 dengan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan membekukan Yayasan Aldiana Nusantara karena menyelenggarakan wisuda ilegal di kampus Universitas Terbuka, Pamulang, dua pekan lalu. Disebut ilegal karena Kementerian tak menerima pemberitahuan dan mahasiswa ditengarai tak berkuliah sebagaimana mestinya.
Rupanya tak semua mahasiswa tak kuliah. Seperti tertuang dalam surat terbuka seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa yang menginduk ke Yayasan Alidiana di majalah Tempo pekan ini. Meski terbuka, surat itu ditujukan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir.
Usman Lawamulo, mahasiswa semester III itu, menyebutkan bahwa jauh-jauh ia datang dari Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur, untuk “benar-benar menjalankan perkuliahan.” Ia cemas kampusnya akan dibekukan sehingga cita-cita menjadi sarjananya kandas, keinginan memberikan pendidikan untuk anak-anak di kampungnya musnah.
Ia berkisah bahwa ia datang ke Jakarta berkat beasiswa penuh yang diberikan Suluh Bangsa. Bagi Usman dan anak-anak lain nun di pesisir Nusa Tenggara, bersekolah ke Jakarta merupakan “impian yang mustahil.”
Di Lembata, tulis Usman, tak ada sekolah dasar negeri. Semua anak di sana memulai sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alhuda Akbar. “Semua guru hanya lulusan SMA,” katanya. Sekolah lanjutan adalah MTs Negeri Kalikur, satu-satunya sekolah di Kabupaten Lembata.
Di Jakarta, Usman menumpang di asrama Organisasi Muhammadiyah karena tak punya tempat kos. Ayahnya hanya kuli bangunan dan ibunya tak bekerja. “Terlalu mahal bagi saya untuk bermimpi menjadi sarjana,” tulisnya. “Bisa kuliah di Ibu Kota sudah melebihi harapan dan doa yang saya panjatkan.”
Pada penghujung suratnya, Usman mengugat pemerintah dengan kalimat yang tak garang, lebih sebagai sebuah pertanyaan: mengapa yang menjawab doa dan cita-citanya bukan negara yang memiliki kewajiban memberikan pendidikan kepada semua anak-anak di Indonesia? “Mengapa justru kampus ilegal yang menangkap doa saya yang ingin menjadi sarjana?”
Jika lulus dan menjadi guru, Usman akan pulang ke Lembata, mengajari anak-anak di sana dengan pendidikan yang layak. Cita-cita itu hampir karam seiring bayangan sanksi pembekuan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada kampusnya.
“Bapak Menteri, semoga ada solusi menyelamatkan saya dan mahasiswa lain dari Sabang sampai Merauke untuk bisa menggapai mimpi kami menjadi sarjana…”
