TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk implementasi program pembangunan berkelanjutan (SDG). “Program PBB ini akan diintegrasikan dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah),” kata Kalla dalam pernyataan pers yang diterima Tempo, 26 September 2015.
Selain itu, Kalla, yang kini tengah menghadiri sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, mengatakan ia telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif. Menurutnya, program SDG bersifat lintas sektor dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk sebagai koordinator. “Jika hanya Kementerian Kesehatan tidak akan bisa berjalan karena sifatnya lintas sektor,” kata dia.
Di lain pihak, Penasihat Senior International NGO Forum in Indonesian Development (INFID) Mickael Bobby Hoelman menjelaskan bahwa sekretariat bersama yang disarankan bukan kantor atau lembaga baru. Menurutnya, cara ini adalah pelembagaan partisipasi publik untuk implementasi SDG. “Jika ini terwujud, pemerintah mempertimbangkan cara baru untuk menghindari kegagalan terutama implementasi MDG (tujuan pembangunan milenium) yang lalu,” katanya.
Dalam pelaksanaan MDG sebelumnya, yang berakhir tahun ini, PBB menilai pemerintah Indonesia kurang berhasil menjalankan empat dari delapan target MDG. Target tersebut meliputi menekan angka kematian ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak.
“Selain terlambat, yakni baru sepuluh tahun melakukan adopsi setelah program dicanangkan, kegagalan ini juga karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Hoelman.
