Para pelajar menyambut kedatangan kepala negara dan delegasi asing peserta Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Bandung, 24 April 2015. Ribuan warga masyarakat dan pelajar antusias menyambut para tamu negara sejak lepas Bandara Husein Sastranegara menuju Gedung Merdeka. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan keresahannya kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan ihwal tunggakan pembayaran penyelenggaraan Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika sebesar Rp 2 miliar. Luhut menjabat sebagai Ketua Panitia Pusat penyelenggaraan 60 tahun KAA.
"Untuk pak Luhut, saya mau curhat penyelenggaraan KAA, sekian persen belum dibayar," kata Ridwan Kamil saat tanya jawab dalam rapat koordinasi penyerapan anggaran di Kantor Bappeda Jawa Barat, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Selasa, 22 September 2015.
Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, utang penyelenggaraan peringatan 60 tahun KAA tercatat lebih dari Rp. 2 miliar. Utang itu hanya untuk event-event yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. "Kami utang ke kontraktor dan EO. Ini curhat kami ke pemerintah pusat," akunya.
Emil mengatakan pernah menagih ke Pemerintah Pusat. Namun dia bingung karena ada peraturan yang berubah.
"Dulu kesepakatannya acara Asia Afrika Summit misalnya, dananya dari Kemenkominfo. Tapi setelah beres kata menteri keuangan dananya tidak boleh dari Kemenkominfo. Semua acara yang bukan persidangan harus lewat Kementrian Pariwisata, jadi yang mau dibayar berubah lagi," kata Emil.
Emil mengaku malu kepada EO dan kontraktor yang belum dibayarkan hasil kerjanya. Padahal, mereka sudah bekerja dalam tekanan tinggi menyelenggarakan event skala internasional dalam waktu hanya 2 bulan.
"Saya malu masih ada yang belum dibayar. Padahal nama baik Indonesia sudah ditunjukkan habis-habisan di bulan April. Kita kerja keras menyita waktu dan berutang," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Luhut mengaku akan segera mengirimkan kekurangan dana penyelenggaraan seperti yang diminta oleh Emil. Menurut dia, uang tersebut sudah ada di Kementrian Keuangan. "Saya akan tuntaskan. Saya janji dan saya akan kirim ke Anda," tegasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Herlan Joerliawan menjelaskan, pihaknya hingga saat ini memiliki utang sebesar Rp. 7,6 miliar untuk penyelenggaraan 5 side event. Tunggakan yang belum dibayar kebanyakan untuk 5 Event Organizer. "Yang Rp. 2 miliar itu Diskominfo saja," tuturnya.
Herlan menambahkan, dalam upaya mencairkan dana dari pusat untuk melunasi utang-utang tersebut, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu ketua panitia pusat sekaligus Kepala Staff Kepresidenan. "Kita sudah minta agar mempercepat pembayaran. Katanya dana itu mau dihibahkan ke Pemkot Bandung," ucapnya.
