KPK Keluarkan Rekomendasi, Pekan Raya Bangkalan Jadi Digelar

Reporter

Selasa, 22 September 2015 12:04 WIB

Bupati Bangkalan Muhammad Makmun Ibnu Fuad. maduracorner.com

TEMPO.CO, Bangkalan - Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad mengatakan kegiatan Pekan Raya Bangkalan yang sempat tertunda beberapa waktu lalu telah dijadwal ulang dan akan digelar pada 4 Oktober 2015. Makmun alias Momon memastikan berbagai perizinan yang sebelumnya sempat mengganjal telah didapat. "Izin penggunaan lahan dari Pengadilan Tipikor dan rekomendasi KPK telah kami peroleh," ucapnya, Selasa, 22 September 2015.

Namun kegiatan pameran pembangunan itu tidak lagi menggunakan nama Pekan Raya Bangkalan. Sebagai gantinya, panitia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan sepakat menggunakan nama Bangkalan Festival Suramadu Internasional (BFSI). "Selain pameran pembangunan, akan ada stand batu akik dan kerajinan khas Bangkalan," ujarnya.

Makmun optimistis, meski sempat tertunda, BFSI akan menggaet banyak investor untuk menanamkan modalnya di Bangkalan, sehingga perekonomian masyarakat akan terangkat. "Banyak pilihan investasi untuk investor. Kami sangat terbuka demi pembangunan di Bangkalan," tuturnya.

Pekan Raya Bangkalan sedianya akan digelar awal September lalu. Namun hingga hari H, izin pembukaan pameran dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum turun. Acara pembukaan yang sudah siap digelar terpaksa ditunda.

KPK dan Pengadilan Tipikor perlu mengeluarkan izin lantaran lahan yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan telah disita komisi antirasuah lantaran terkait dengan kasus korupsi Ketua DPRD Bangkalan nonaktif yang juga eks Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

37 menit lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

7 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

10 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

21 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

22 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya