Waduh, Kabupaten Ini Diduga Potong Uang Duka TKI  

Reporter

Sabtu, 19 September 2015 05:29 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Karawang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang diduga sering memangkas uang duka bagi keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Hal ini diungkapkan Subarna Hendrawan, seorang aktivis pendampingan TKI di luar negeri.

"Pihak keluarga TKI yang meninggal dunia seharusnya menerima Rp 5 juta. Tapi seringnya tidak utuh. Bahkan ada yang hanya menerima Rp 2 juta," kata Subarna, kepada wartawan, di Karawang, Jumat, 18 September 2015.

Menurut Subarna, Disnakertrans berdalih pemangkasan itu untuk biaya operasional. “Padahal, selama mengurus TKI saya belum pernah mengalami keterlibatan langsung pihak Disnakertrans, jadi buat apa uang itu dipotong,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disnakertans Karawang Ahmad Suroto mengaku belum mengetahui ihwal pemotongan dana kerohiman itu. "Mengenai dugaan pemotongan itu, saya kurang tahu dan belum konfirmasi ke staf," kata dia, saat ditemui Tempo di kantor Disnakertrans Karawang, Jumat, 18 September 2015.

Sementara pada 2015 ini, Suroto mengatakan belum pernah mengeluarkan dana sepeser pun untuk keluarga TKI yang meninggal dunia. Sebab pihaknya belum menemukan laporan adanya TKI Karawang yang meninggal dunia di luar negeri pada 2015.

Sementara itu, Tempo mendapat laporan bahwa ada seorang TKW asal karawang yang meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015. TKW itu bernama Karsih. Jenazahnya baru bisa diantar ke Karawang setelah 41 hari berada di Oman. Jenazah Karsih tiba di Karawang pada Rabu, 16 September 2015.

"Karsih meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Saat menyeberang jalan setelah mengantar majikannya belanja," kata Sobarna, ketua tim pendampingan TKI Saan Mustofa Center (SMC), saat dihubungi lewat telepon.

Menurut dia, Karsih sendiri akan mendapat asuransi sekitar Rp 80 juta, yang saat ini sedang diurus PJTKI yang memberangkatkan Karsih, yakni PT Aji Ayah Bunda Sejati.

HISYAM LUTHFIANA

Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

15 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

4 Maret 2024

Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pemindahan perolehan suara dari satu caleg ke caleg lainnya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

14 Januari 2024

Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

Pemerintah dan polisi terus menekan penggunaan knalpot brong di Kabupaten Karawang.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

30 November 2023

UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

UMK Bekasi sebesar Rp 5.34 juta mengalahkan UMK Karawang yang selama ini selalu memecahkan rekor menjadi upah minimum tertinggi di Indonesia.

Baca Selengkapnya