Dalih Setya Novanto Ketemu Trump: Cuma 30 Menit untuk Teman!  

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 14 September 2015 12:04 WIB

Ketua DPR Setya Novanto dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai kecaman mengarah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto setelah menghadiri kampanye satu dari calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat bahkan mengusut dugaan adanya pelanggaran etika oleh Setya Novanto.

Hari ini rencananya Mahkamah Kehormatan memeriksa Setya Novanto. Kepada media, Setya membantah ada agenda khusus sehingga dia menemui Trump. Menurut Novanto, pertemuan didasari atas undangan mendadak Trump.

"Saya tidak memiliki kepentingan sedikit pun terkait dengan niat Donald Trump dalam mencalonkan diri sebagai Presiden AS,” kata Setya. “Sebagai pribadi, saya semata-mata memandang yang bersangkutan sebagai teman."

Menurut Novanto, Trump mengundangnya datang bertemu pada 3 September 2015 pukul 13.30 waktu setempat di Trump Center, New York. Novanto bertemu Trump selama 30 menit. Seusai pertemuan, Trump meninggalkan rombongan Dewan untuk menghadiri jumpa pers.

Setya semula hendak kembali ke acara sidang parlemen internasional. Namun ia mengaku terjebak di lobi, tempat konferensi pengukuhan Trump sebagai bakal calon Presiden Amerika dari Partai Republik.

Setya mengaku telah berteman dengan Trump sejak lama. Perkawanan mereka tak lain ihwal bisnis Trump yang tersebar di Indonesia.

PUTRI ADITYOWATI



Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

22 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya