TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Mansyur Ramly mengungkapkan saat ini sedikitnya 200 kampus di Indonesia masuk kategori bermasalah. Badan akreditasi akan melakukan evaluasi terhadap kampus-kampus yang sebagian besar berada di Jawa tersebut.
Jika dalam evaluasi nanti ditemukan ada kejanggalan, BAN-PT tak akan segan untuk menindak tegas. "Kalau kami temukan bahwa itu abal-abal, tentu akan dicabut akreditasinya. Kalau dicabut akreditasinya, berarti dia tutup. Izinnya dicabut oleh menteri," kata Mansyur setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 8 September 2015.
Namun, diakui Mansyur, proses evaluasi terhadap perguruan tinggi memakan proses yang lama. Sebab, jumlah program studi di sebuah kampus juga tak sedikit. Hasil evaluasi terhadap kampus pun tak bisa diputuskan sembarangan agar tak mengorbankan para mahasiswa. Kalaupun nantinya izin dicabut, pemerintah akan tetap mencarikan solusi pengalihan tempat belajar mereka.
Menurut Mansyur, evaluasi yang diberikan oleh BAN-PT berbeda dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jika Kementerian memberikan sanksi berupa penghentian penerimaan mahasiswa baru, langkah tegas yang dilakukan BAN-PT biasanya berupa pencabutan akreditasi. Mengenai ijazah palsu, dia juga menyerahkannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. "Tunggu dari menteri saja. Kalau kami buktikan betul bahwa proses pembelajarannya tidak sesuai, BAN-PT akan mencabut akreditasinya."
Selain 200 perguruan tinggi itu, kata Mansyur, BAN-PT juga sedang mengevaluasi tujuh universitas yang dianggap janggal. Tujuh kampus itu dievaluasi berdasarkan laporan dari Kementerian. "Selain tujuh tadi, ada juga 20 kampus yang diduga abal-abal."
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak ke STIE Adhy Negara di Bekasi dan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia di Jakarta. Dua kampus itu dituding telah mengeluarkan ijazah palsu.
Dari kejadian itu, pemerintah kemudian melakukan evaluasi terhadap beberapa kampus yang dianggap abal-abal. Bahkan beberapa di antaranya diancam akan dicabut izinnya karena ditemukan ketidaklengkapan persyaratan.
FAIZ NASHRILLAH
