TEMPO Interaktif, Surabaya:Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Jawa Timur menolak usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar pegawai negeri sipil (PNS) kembali aktif dalam partai politik. "Korpri itu sebaiknya netral dan harus menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat," kata Ketua Korpri Jatim Soekarwo seusai upacara peringatan hari Korpri ke-34 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (29/11).Menurut Sekda Provinsi Jatim itu, dalam AD/ART Korpri sudah jelas disebutkan bahwa PNS atau Korpri tidak boleh ikut politik praktis. Sebagai pelayan masyarakat Korpri harus bertindak profesional. "Gaji anggota Korpri itu bersal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi kalau mau profesional Korpri harus apolitik. Ini standar internasional," tegasnya.Selain Jatim, Korpri Surabaya juga menolak ajakan Ketua Umum Golkar itu. Menurut Ketua Korpri Surabaya, Muklas Udin, Korpri harus steril dari kepentingan politik manapun. Sebab jika anggota Korpri diajak aktif dalam politik praktis justru akan menimbulkan perpecahan di internal Korpri."Sekarang ini sudah jelas bahwa Korpri netral dari politik praktis, baik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Sikap netral itu memang keharusan bagi Korpri," tegasnya.Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jatim Imam Utomo juga tak setuju Korpri diseret lagi dalam politik praktis. Menurutnya, sesuai pedoman yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka PNS harus fokus ke pelayanan masyarakat.adi mawardi