Kapolri: Buwas Mau Dicopot Saat Adu Mulut dengan Buya Syafii  

Reporter

Editor

Febriyan

Sabtu, 5 September 2015 06:52 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memimpin Upacara korps kenaikan pangkat di Rupatama, Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri juga menaikkan pangkat 4 perwira tinggi lainnya. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti membantah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mencopot Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Menurut dia, rencana pencopotan Buwas--sapaan Budi Waseso--sudah ada sejak lama. "Tidak ada arahan itu. Rencana mutasi sudah kami pertimbangkan sejak adanya ribut dan tekanan dari publik untuk mengganti Budi Waseso serta pernyataan Syafii Maarif," ucapnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 4 September 2015.

Tekanan untuk mengganti Budi Waseso memang bergulir sejak pertengahan Juli lalu. Saat itu terjadi perang mulut di media antara Buwas dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif.

Syafii mengkritik tindakan Bareskrim yang menetapkan dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syauri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang diadukan hakim Sarpin Rizaldi.

Menurut Buya Syafii--panggilan akrab Syafii Maarif, langkah penegak hukum yang mudah menjadikan petinggi lembaga negara sebagai tersangka telah melukai publik dan hukum.

Kritik itu ditanggapi Buwas dengan menyebut Buya Syafii tak paham penegakan hukum. Pernyataan ini menimbulkan protes dari kalangan Muhammadiyah. Sejumlah aktivis bahkan membuat petisi di media daring untuk mencopot Buwas. Namun saat itu Badrodin menegaskan, Polri bukanlah lembaga yang bisa diintervensi dalam hal pencopotan pejabatnya.

Badrodin kali ini tampaknya harus menjilat ludahnya sendiri. Dia menuturkan pencopotan itu untuk mengurangi energi Polri yang terkuras. Menurut dia, tugas utama Polri adalah melakukan penegakan hukum.


Baca juga:Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan


Namun kenyataannya, selain melakukan penegakan hukum, Polri harus menghadapi tekanan publik yang tidak setuju dengan posisi Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

"Maka, untuk mengurangi hiruk-pikuk publik itu, kami pertimbangkan mutasi, agar Polri bisa fokus pada penegakan hukum, karena itu yang utama," tuturnya.

Proses selanjutnya, ujar Badrodin, pertimbangan untuk memutasi Buwas dibicarakan dalam beberapa kali rapat. "Kami kan terus melihat masalah dan melakukan evaluasi. Itu wajar, kok," ucapnya.

MITRA TARIGAN


Berita Lain:
Ribut Aurel Vs KD, Ashanty: Mas Anang Bilang Begini...



Advertising
Advertising











Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

7 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

22 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya