EKSKLUSIF: Kisah Budi Waseso Saat Dikabari Keputusan Jokowi

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 4 September 2015 20:02 WIB

Dari kiri: Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, mengikuti Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menaikkan pangkat Kapolda Papua Paulus Waterpauw. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso datang ke kantor seperti biasa pada Jumat, 4 September 2015. Tiba pukul enam pagi di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, persis jadwalnya sehari-hari.

Malam sebelumnya, Buwas, sapaannya, baru saja menerima kabar melalui telepon dari seseorang "Yang sangat dipercaya," ujarnya saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.

Telepon itu diterima Buwas pada pukul 23.10 WIB, Kamis, 3 September 2015. Orang di telepon mengabarkan bahwa keputusan presiden telah ditandatangani dan diturunkan pada Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Keppres tersebut berkaitan dengan pergeseran jabatan Buwas dari Kepala Bareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Buwas memastikan kabar tersebut baru diketahuinya saat itu. Selama tiga hari terakhir, isu pencopotan dirinya memang santer beredar tapi Buwas memilih tak mempersoalkan. Menurut Buwas, pergantian tersebut tak pernah dibicarakan dengan dirinya sebelumnya. Badrodin, hingga saat Tempo berbincang dengannya di ruangannya, belum menghubungi sama sekali.

Dia juga tak pernah dipanggil ke Istana terkait dengan penunjukan dirinya sebagai Kepala BNN walaupun jabatan itu berada di bawah koordinasi langsung presiden. "Tak perlu ke Istana, itu kan kewenangan presiden memilih siapa yang jadi Kepala BNN."

Tak bertemu dengan Kapolri, malam itu Buwas rupanya meriung dengan Wakapolri Komaris Jenderal Budi Gunawan. Buwas bertemu atasannya hingga pukul delapan malam. Dalam pertemuan itu, ucap Budi Waseso, mereka sama sekali tak membicarakan soal jabatan. "Atasan saya tahu persis bagaimana saya," ujarnya. "Saya orangnya memang tak peduli jabatan."

Buwas sama sekali tak merasa keberatan dengan perpindahan tiba-tiba ini. Dia hanya mempunyai beban moril karena Bareskrim masih mengusut sejumlah kasus korupsi besar tapi sudah harus dia tinggalkan. Dia berjanji akan tetap mengontrol pengusutan kasus-kasus tersebut meskipun sudah tak menjabat lagi.

Budi juga tak menganggap perpindahan dirinya sebagai intervensi agar ia tak mengusut kasus tertentu. Ia menegaskan, pengusutan kasus-kasus itu harus tetap berjalan walaupun Bareskrim dipimpin nama baru. "Kalau kasus-kasus itu distop," ucap Budi. "Itu baru intervensi."

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Baca juga:
Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

3 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

4 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

16 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya