Jokowi Instruksikan Korban Kapal Tenggelam Segera Dievakuasi

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 4 September 2015 13:43 WIB

Ilustrasi kapal tenggelam

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar korban kapal tenggelam di Selangor, Malaysia, segera dievakuasi.

Menurut Jokowi, koordinasi kementerian terkait dan pemerintah daerah diperlukan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

"Saya juga meminta evaluasi mobilitas penduduk lintas perbatasan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jumat, 4 September 2015.

Jokowi mengakui masalah mobilitas penduduk lintas negara di perbatasan selama ini kurang mendapat perhatian. Selain kelengkapan dokumen yang kerap tidak diperhatikan, warga Indonesia juga tidak memperhatikan kelayakan moda transportasi.

Untuk itu, menurut Jokowi, investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan. Tujuannya, agar warga Indonesia di perbatasan bekerja di negeri sendiri. Dengan demikian, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di perbatasan. ‎

Kamis, 3 September 2015, pukul 03.00 waktu Malaysia, sebuah kapal yang mengangkut warga Indonesia, tenggelam di kawasan Sabak Bernam, Selangor. ‎Kapal yang bermuatan maksimal 16 orang tersebut dilaporkan ditumpangi lebih dari 50 orang. Dalam kecelakaan itu, setidaknya 14 warga negara Indonesia dilaporkan tewas.

Saat ini, menurut Jokowi, Badan SAR Nasional sudah bergerak untuk melakukan pencarian korban. Mereka juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penanganan dan identifikasi korban.

Sampai pagi tadi, berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 15 orang telah ditemukan meninggal, 19 selamat. Tim SAR hingga saat ini terus melakukan pencarian.

Jokowi juga menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban. "Semoga keluarga tabah dan kuat. Saya sudah perintahkan operasi pencarian sampai korban ditemukan," ujarnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas pemerintah Malaysia.‎

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya