Jadi Kepala BNN, Budi Waseso: Ini Reward

Reporter

Jumat, 4 September 2015 13:24 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kedua kiri) bersalaman dengan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, dalam Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri, Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang sebentar lagi menduduki posisi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Budi Waseso mengatakan mutasi dirinya adalah sebuah penghargaan. "Mutasi ini jangan diintervensi. Justru ini reward untuk saya," kata Buwas, sebutan Budi Waseso, sebelum berangkat salat Jumat, 4 September 2015.

Buwas yang sedang mengenakan kopiah ini melihat pergantian posisinya justru meningkat dari posisinya saat ini. "Kalau dilihat dari eselon, saya ini kan naik," katanya. Sebagai Kepala Bareskrim, Budi Waseso menduduki eselon II, tapi sebagai Kepala BNN, Buwas adalah eselon I.

Buwas pun menilai bahwa mutasinya ini adalah perintah yang biasa. "Saya ini prajurit biasa. Ini perintah, dan tugas harus dilakukan dengan baik," katanya.

Komisaris Jenderal Budi Waseso menduduki jabatan Kepala BNN menggantikan Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Anang sendiri menjadi Kepala Bareskrim gantikan Budi Waseso.

Saat menjadi Kepala Bareskrim, Budi sempat beraksi dengan melakukan penggeledahan terkait dengan kasus korupsi mobile crane Pelindo II, di Tanjung Priok. Kabar pencopotan Budi Waseso telah mengemuka sejak dua hari lalu. Buwas disebut-sebut akan dicopot
karena menangani kasus korupsi crane Pelindo II. Langkah Buwas dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

6 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

22 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya