Buwas Ungkap Ada Pihak Ingin Dia Dimutasi & Penjelasan JK

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 3 September 2015 19:50 WIB

Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Komisaris Jenderal Budi Waseso menanggapi santai isu pencopotan dirinya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pun isu dia bakal dimutasi ke pos Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Waseso menyatakan, ditugaskan ke mana pun, ia akan melaksanakan dengan baik dan tak akan menanyakan alasan jika benar itu terjadi.

"Tugas itu amanah atau ibadah, prajurit bayangkara tak boleh menanyakan hal itu terkait dengan mutasi," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Kamis, 3 September 2015.

Ketika ada wartawan yang menanyakan apakah isu pencopotan atau mutasi dirinya terkait dengan tudingan kriminalisasi, Budi Waseso menjawab bahwa mutasi sesungguhnya lazim dilakukan di organisasi. Namun, kata Budi Waseso, ia menduga ada yang terganggu karena tugas-tugas yang dilakukannya itu.


Artikel menarik::
Kenapa Mourinho Keok Hadapi Deretan Pelatih Berinisial P?
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan


"Pasti ada pihak yang terganggu sehingga meminta saya dimutasi," ujar Budi Waseso. "Bisa jadi mereka itu melakukan tindak kriminalisasi dan mereka merasa terusik."

Ketika ditanya benarkah dia akan dimutasi menjadi Kepala BNPT, Budi Waseso justru mengaku menyambut baik posisi itu. "Justru ini sebuah prestasi baik buat saya. Kalau eselon naik, tunjangan pasti naik, kan?" jawab Budi Waseso sambil tertawa.

Terkait dengan sejumlah nama yang muncul sebagai penggantinya, Budi Waseso menyambut baik. "Siapa pun yang terpilih, mereka pasti bisa (mengemban jabatan). Mereka pasti orang terbaik dari yang baik. Dengan adanya Wanjakti, pasti ada penilaian terkait pantas atau tidaknya seseorang mengemban suatu jabatan," tutur Budi Waseso.


Selanjutnya: penjelasan JK


<!--more-->
Penjelasan Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya pencopotan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisinya. Kalla mengatakan Budi tidak dicopot melainkan hanya dimutasi.

"Tidak ada pencopotan Budi, kalau pun terjadi tentu hanya call of duty," kata Kalla, di kantornya, Kamis, 3 September 2015. "Itu kan hanya biasa di kalangan kepolisian."

Kalla meminta publik tidak terlalu heboh terkait kabar pencopotan Budi. Menurut dia, jika pun nanti Budi dicopot atau dimutasi, tidak terkait dengan kasus yang tengah disidiknya.

"Memang semua ada di tangan Kapolri, tapi bukan berarti terkait adanya kasus," ujarnya. "Ya kan juga demi karirnya yang lebih baik. Wajar saja kan adanya perpindahan itu. Seperti menteri yang kadang bisa berpindah-pindah."

Kabar pencopotan Budi Waseso berembus setelah kisruh soal kasus korupsi pengadaan crane oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Bareskrim menduga ada ketidakberesan dalam proyek ini karena crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak. Namun hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur. Bareskrim menaksir kerugian negara mencapai Rp 54 miliar.

Jumat pekan lalu, Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II dan menyegel crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penggeledahan itu, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, sempat menghalangi penyidik Bareskrim.

Seusai penggeledahan itu, Lino langsung mengadukan hal ini kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Kepada Sofyan, Lino meminta agar Presiden Joko Widodo membantunya. Dia pun mengancam akan mundur jika kasus ini diteruskan.

LARISSA HUDA |REZA ADITYA


Advertising
Advertising

Artikel menarik::
Kenapa Mourinho Keok Hadapi Deretan Pelatih Berinisial P?
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan


Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya