Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait seleksi calon pimpinan KPK di Istana Negara, Jakarta, 1 September 2015. Rekomendasi delapan nama dibagi menjadi empat kategori. Kategori pencegahan, Saut Situmorang dan Surya Chandra, kategori penindakan, Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan. Kategori manajemen, Agus Rahardjo dan Sujanarko. Kategori supervisi dan pengawasan, Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Yogyakarta - Koalisi anti korupsi Yogyakarta menilai delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh panitia seleksi beraroma penguasa. Ada empat calon yang dinilai menjadi paket yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kami menduga akan ada satu paket pilihan DPR yang bercitarasa penguasa," kata Tri Wahyu KH, koordinator Indonésia Court Monitoring, di kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Rabu, 2 September 2015.
Mereka para calon pimpinan KPK yang disebut beraroma penguasa adalah Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN), Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor), Brigadir Jenderal Basaria Panjaitan (Mabes Polri), Surya Candra (tim sukses calon presiden Jokowi-JK). Satu calon pimpinan KPK yang akan dipilih oleh wakil rakyat adalah dari internal komisi, yaitu antara Johan Budi SP dan Sujonarko.
"Yang dari internal KPK itu hanya untuk ngeyem-yemi (menenang-nenangkan)," kata dia.
Saut Situmorang merupakan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara yang saat wawancara terbuka dengan panitia seleksi akan mengesampingkan kasus tindak pidana korupsi masa lalu. Berarti, kasus skandal Bank Century akan dikeasampingkan. Juga kasus skandal BLBI.
Alexander Marwata merupakan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang menyatakan dissenting opinion terhadap terdakwa korupsi Ratu Atut Chosyiah, mantan Gubernur Banten. Hakim lain menghukum, ia justru tidak sependapat.
Basaria Panjaitan merupakan polisi jenderal bintang satu yang tidak taat melaporkan kekayaannya. Ia juga tidak setuju adanya penyidik independen dari internal KPK. Ia dinilai tidak memahami sejarah dan tujuan didirikannya KPK.
Lalu Surya Candra yang merupakan tim sukses dari pencalonan presiden Joko Widodo dinilai tidak bisa independen dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kami meragukan independensinya," kata dia.
Peneliti Pukat UGM, Mada Zaenurrohman menambahkan, para aktivis meminta presiden untuk menunda penyerahan nama-nama calon pimpinan KPK kepada DPR. Sebab, nama-nama yang lolos itu dinilai meragukan integritas mereka dalam upaya pembersihan tindak pidana korupsi. "Nama-nama yang dipilih dan diajukan oleh panitia seleksi sangat dekat dengan penguasa," kata dia.
