Polisi Geledah Kantor Pertamina Foundation, Terkait Nina?  

Reporter

Selasa, 1 September 2015 11:36 WIB

Suasana kantor Pertamina Foundation saat penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility Pertamina sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, 01 September 2015. Kerugian negara dalam korupsi ini sebesar RP 126 Milliar dari total nilai proyek Rp 256 Miliiar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI mendatangi kantor Pertamina Foundation di Simprug, Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Victor Edi Simanjuntak membenarkan akan ada penggeledahan di tempat itu. "Ya, saya masih menuju tempatnya," kata Victor saat dihubungi, Selasa, 1 September 2015.

Walau begitu, Victor belum bersedia mengungkap terkait dengan apakah penggeledahan itu. "Tunggu nanti saja," ucapnya.

Victor juga tak bersedia menjawab pertanyaan apakah penggeledahan ini terkait dengan kasus korupsi yang disebut-sebut melibatkan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Nina Nurlina Pramono, Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. "Saya tak mau jawab, jangan dipolitisasi," ujarnya sambil mematikan telepon.

Salah satu peserta seleksi capim KPK disebut terlibat kasus korupsi. Adanya peserta seleksi capim KPK yang akan dijadikan tersangka ini terungkap setelah Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso menyatakan akan meminta tanggung jawab Panitia Seleksi Pimpinan KPK atas rekomendasi yang diberikan Bareskrim.

Walau begitu, hingga akhir pekan lalu, Victor hanya memberi petunjuk bahwa kandidat yang menjadi tersangka korupsi bukan berlatar belakang KPK, melainkan mantan pejabat. Bareskrim hingga saat ini tak bersedia mengungkap nama tersangka dan kasusnya.

Penetapan tersangka oleh Bareskrim didasarkan pada laporan masyarakat. Proses penyidikan diketahui telah berlangsung selama sebulan.

Sementara itu, Pansel KPK memastikan nama yang menjadi tersangka itu bukanlah capim KPK yang lolos tahapan wawancara. Pansel akan menyerahkan delapan nama capim KPK yang lolos seleksi wawancara kepada Presiden Joko Widodo hari ini.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita terkait

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

1 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

2 jam lalu

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

4 jam lalu

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

2 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

4 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya