Pemerintah dan DPR Dituding Abai Kesehatan Rakyat

Reporter

Sabtu, 29 Agustus 2015 09:15 WIB

Ilustrasi kampanye anti rokok. Bhaskar Mallick/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Perjuangan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau untuk mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan yang melindungi kesehatan rakyat dari paparan asap tembakau berkali-kali mentok.

“Berbagai pihak kami dekati dari pemerintah hingga DPR, semuanya buntu,” kata Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo kepada Tempo, Jumat, 28 Agustus 2015.

Prijo menuturkan, pendekatan kepada pemerintah dan DPR ini bertujuan mendorong penandatanganan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dimulai sejak 2003. Dengan meratifikasi FCTC, Indonesia harus membuat regulasi yang mengatur perlindungan kesehatan rakyat dari paparan asap dan iklan rokok.

“Begitu kami mendekati pemerintah, mereka mengalihkan kepada Kementerian Kesehatan. Saat kami mendekati DPR, hanya ada satu fraksi yang mendukung, yakni Fraksi PKS,” kata doktor sekaligus dokter spesialis radiologi ini menuturkan.

Menurut Prijo, masalah perlindungan kesehatan kepada rakyat seharusnya menjadi kewajiban negara. “Bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan, tapi beberapa kementerian terlibat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Ia menuturkan, kerap kali Komnas Pengendalian Tembakau dianggap memusuhi petani tembakau dan industri rokok. “Padahal, industri rokok dikuasai asing dan tembakau yang digunakan pun impor,” kata Prijo.

Lantaran terus merasa perjuangan membentur tembok, kata Prijo, lembaganya mengubah strategi. “Sekarang kami mendekati beberapa tokoh agama berpengaruh yang sering didengar Presiden Jokowi,” ujarnya.

Secara terpisah, Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Faried Anfasa Moeloek mengatakan, seharusnya semua pemangku kepentingan berpihak kepada kesehatan. "Pemerintah lupa kesehatan itu penting," ujar suami Menteri Kesehatan Nina F. Moeloek itu.

Bekas Menteri Kesehatan era Presiden Soeharto dan B.J. Habibie ini menjelaskan, pemerintah terkesan mengabaikan dampak kesehatan karena paparan asap rokok. "Di luar negeri, enggak ada reklame rokok dan minuman keras. Di sini, iklan rokok bertebaran di mana-mana, diserap banyak anak-anak tanpa pembatasan dan regulasi."

ISTIQOMATUL HAYATI

Berita terkait

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

7 hari lalu

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

10 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

10 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Operator Kereta Deutsche Bahn di Jerman Akan Melarang Merokok Ganja di Area Stasiun

11 hari lalu

Operator Kereta Deutsche Bahn di Jerman Akan Melarang Merokok Ganja di Area Stasiun

Operator kereta di Jerman Deutsche Bahn (DB) mengumumkan melarang merokok ganja di area-area stasiun per 1 Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pakta Konsumen Nasional Minta Pemerintah Penuhi Hak Konsumen Tembakau

13 hari lalu

Pakta Konsumen Nasional Minta Pemerintah Penuhi Hak Konsumen Tembakau

Pakta Konsumen Nasional meminta pemerintah untuk memenuhi hak konsumen tembakau di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

20 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya

Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

26 hari lalu

Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

Tersinggung tak boleh utang rokok, pelaku membakar warung dengan melempar botol bensin dan tisu yang telah dibakar.

Baca Selengkapnya