TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memastikan anggaran maksimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat belum dapat terpenuhi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006. Padahal alokasi maksimal sebesar 15 persen itu sudah diamanatkan di dalam Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 2003.Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan anggaran kesehatan yang dialokasikan baru mencapai 6,7 persen dari total APBN 2006 atau sebesar Rp 13,6 triliun. Meskipun belum terpenuhi, pemerintah menjanjikan alokasi akan meningkat tiap tahunnya. "Sehingga dapat terpenuhi pada akhir masa pemerintahan nanti," kata Alwi usai penutupan acara Seruan Aksi Nasional untuk Kesehatan di Jakarta, Selasa (22/11).Pemenuhan alokasi anggaran kesehatan hingga 15 persen, kata Alwi, harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan pemerintah. Hal ini sama seperti upaya pemenuhan anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi, yaitu 20 persen dari APBN.Alwi menambahkan, alokasi untuk kesehatan harus memperhatikan juga pembangunan di sektor lain. "Meskipun undang-undang mengamanatkan, kalau uangnya tidak ada bagaimana? Apakah alokasi lain harus kita korbankan? Saya kira di DPR ada fleksibilitas," kata dia.Upaya peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan diharapkan juga didukung oleh pemerintah daerah. Dia memaparkan dengan maraknya kasus kesehatan yang muncul belakangan ini, seperti polio, gizi buruk dan flu burung, pemerintah daerah diminta dapat meningkatkan alokasi anggaran.Menurut Alwi beberapa daerah dinilai telah mampu memenuhi alokasi 15 persen tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, misalnya di Jawa Tengah. Sejumlah kabupaten yang belum mampu memenuhi alokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkannya, misalnya Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang baru mengalokasikan sekitar 7 persen.Ami Afriatni