TEMPO Interaktif, Bandung:Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan melarang para bupati dan walikota di Jawa Barat mengkritik pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Kalau bupati, walikota, dan saya ngomong di koran, waduh, ini kebijakan pemerintah bisa guncang," kata dia di depan para bupati dan walikota yang hadir dalam rapat kerja koordinasi kegiatan PIN putaran III dan masalah flu burung di Gedung Bappeda Jawa Barat, Bandung, Senin (21/11). Secara terbuka, ia mengumumkan hal itu sebagai bagian dari amanat presiden untuk mendukung program pemberian bantuan langsung tunai. Ia meminta agar para bupati dan walikota tidak mengkritik kebijakan nasional. Danny beralasan, pemerintah daerah merupakan personifikasi pemerintah pusat. Menurut dia, kritik terhadap kebijakan nasional lebih baik disampaikan dalam rapat kerja dengan presiden. "Biarpun kesal lebih baik bicaranya nanti di rakerda para gubernur atau bupati/walikota dengan presiden," katanya. Menurut dia, pelaksanaan program BLT harus didukung sepenuhnya agar berjalan dengan baik. Pada tahap pertama, pemerintah telah membagikan sebanyak 2.575.224 lembar Kartu Kompensasi BBM (KKB) di seluruh Jawa Barat. Sebanyak 33.473 lembar KKB atau 2 persennya, tidak dibatalkan. Sementara pada pendataan putaran ke dua, terdapat data tambahan sebanyak 2.312.873 kepala keluarga yang menunggu verifikasi. Ahmad Fikri