Puluhan pedagang ojokan atau pedagang tak berkios melakukan protes di depan bangunan baru Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (30/5). TEMPO/Ishomuddin
TEMPO.CO, Madiun - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur untuk menyelidiki indikasi penyelewangan anggaran pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) dengan nilai Rp 76,5 miliar yang sempat terhenti. Pemeriksaan dilakukan di Markas Kepolisian Resor Madiun Kota, Rabu, 19 Agustus 2015.
"Memang ada surat dari KPK kepada kapolres yang intinya hanya pinjam pakai ruangan untuk pemeriksaan," kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Madiun Kota Ajun Komisaris Ida Royani.
Berdasarkan pengamatan Tempo di Mapolres Madiun Kota, pemeriksaan dilangsungkan di pos komando operasi dan ruangan kapolres Ajun Komisaris Besar Agus Yulianto. Adapun orang yang dimintai keterangan di antaranya Trubus Reksodirjo, bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kini menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
Selain itu, Purwanto Anggoro, bekas Kepala Dinas PU yang saat ini telah pensiun. Pejabat lainnya adalah Dodo Wikanuyoso, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU; Suwarno, bekas Pejabat Pembuat Komitmen proyek PBM yang kini sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta M Ali Fauzi, pengusaha lokal yang ditunjuk pemerintah kota menjadi manajer proyek PBM.
Hingga menjelang petang, penyelidikan masih berlangsung. Pejabat Dinas PU Kota Madiun yang lain tampak keluar dan masuk ruang pemeriksaan yang dipinjam KPK. "Saya no comment. Sorry ya," ucap Purwanto Anggoro, bekas Kepala Dinas PU yang telah pensiun saat ke luar dari ruang pemeriksaan dan terus berlalu dengan mengendarai sepeda motornya.
Selain memintai keterangan pejabat atau bekas pejabat, KPK juga memeriksa dokumen terkait proyek Pasar Besar yang berlangsung tahun 2010, 2011, dan 2012. "Saya hanya mengantar satu bendel dokumen tentang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Dinas PU," kata Sabani Hadi, salah seorang staf Dinas PU saat ke luar dari ruang pemeriksaan.
Dugaan penyelewangan anggaran proyek ini sebelumnya telah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Madiun pada tahun 2012 dengan menghadirkan sejumlah saksi dan tim teknis. Karena dinilai tidak cukup bukti penyelidikan akhirnya dihentikan.
