Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Setya Novanto berdoa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2015 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Musyawarah Nasional Jakarta Agung Laksono menilai Presiden Joko Widodo sudah cukup objektif dalam menyelesaikan konflik partai politik. "Saya kira sudah netral dan objektif," kata Agung di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2015.
Salah satu langkah Presiden Jokowi yang menurut dia layak diapresiasi dalam menghadapi konflik partai adalah pemberian keistimewaan terhadap dua partai yang berkonflik. "Beliau mengizinkan PPP dan Golkar untuk tetap mengajukan calon di pilkada," kata Agung. Namun konflik tersebut tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jokowi karena sudah masuk ranah hukum.
Presiden Jokowi menegaskan posisi netral pemerintah menghadapi persoalan internal di beberapa partai politik. Sikap itu disampaikan Jokowi dalam pidato tentang kinerja lembaga negara. "Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik," ujar Jokowi di ruang sidang Nusantara I, gedung MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2015.
Selain perkara politik, Jokowi juga mengakui masih banyak persoalan selama 10 bulan menjabat presiden. "Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi," kata dia.
