TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan daerah seluruh Indonesia. Ini terkait pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang.

"Saya minta identifikasi sejarah konflik dari pilkada sebelumnnya. Potensi konflik dan karakteristik masyarakat menjadi pertimbangan perhatian khusus beberapa daerah," kata dia saat memberi arahan pengamanan pilkada serentak di Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Agustus 2015.

Adapun daerah-daerah yang mempunyai sejarah konflik antara lain seperti Bima, Dompu, Manopo, Tolikara, Nias Selatan, Maluku, Poso, dan Papua. "Daerah yang memiliki kepengurusan Parpol ganda juga harus mendapat perhatian khusus," ujarnya.

Badrodin berharap tak ada lagi kerusuhan terjadi saat momen pilkada. Seperti kerusuhan di Manggarai Barat saat pendaftaran calon Kepala Daerah Sejumlah massa merusak inventaris kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Mabar. Mereka mendesak KPUD supaya menerima pendaftaran calon pasangan yang mereka inginkan.

Meski banyak anggotanya yang berpengalaman dalam pengamanan pemilihan umum presiden atau kepala daerah, Badrodin berujar pilkada serentak merupakan tantangan baru. "Ini pertaruhan Polri untuk menunjukkan kemampuan dalam hal pengamanan," ujar mantan Wakil Kapolri itu. "Ancaman dan situasi pilkada serentak ini berbeda. Kita tidak boleh meremehkan, harus all out."

Mantan Wakil Kapolri itu pun menegaskan anggota Polri dilarang membantu penghitungan suara hasil pemungutam suara pilkada. Bila ada anggota Polri yang terlibat penghitungan suara, maka akan dikenai sanksi etik. "Tugas Polri bukan hitung suara, tapi mengamankan pilkada." ujarnya.

DEWI SUCI RAHAYU