TEMPO Interaktif, Jakarta:PDI Perjuangan akan memperingati ulang tahunnya yang ke-30 di Lapangan Mengwi, Badung, sekitar 20 km arah utara dari kota Denpasar, Minggu (12/1). Beberapa kalangan menilai, partai berlambang kepala banteng ini harus melakukan introspeksi karena dinilai tak lagi berpihak kepada konstituennya, wong cilik (orang kecil). Anggota DPR dari Fraksi PDIP Haryanto Taslam mengakui partainya sudah mulai meninggalkan cita-cita awalnya sebagai partai orang kecil. Keberpihakan pada kemenangan politik orang kecil itu kini hanya retorika saja, kata Taslam saat dihubungi via telepon, Sabtu (11/1) malam. Dia menyebut pemberian release and discharge (pembebasan dari segala tuntutan hukum) kepada para konglomerat pengutang kakap dan kebijakan kenaikan tarif listrik, telepon plus bahan bakar minyak. Kebijakan ini dinilainya sebagai bentuk tidak pekanya elite PDI Perjuangan pada aspirasi rakyat. Anggota DPR dari PDIP lainnya, Meilono Suwondo, juga berpendapat serupa. Dia mengakui di tengah krisis ekonomi, sangat sulit bagi PDIP yang kini berkuasa untuk memenuhi semua tuntutan rakyat. Tapi yang saya sesalkan, mengapa ketika harus memilih menguntungkan orang banyak atau segelintir orang, PDI Perjuangan memilih yang sedikit, katanya. Taslam juga mengkritik perayaan HUT yang akan dipusatkan di Lapangan Mengwi sebagai hal yang tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi rakyat kebanyakan akibat melambungnya berbagai kebutuhan pokok belakangan ini. Mereka sekarang malah berfoya-foya ketika rakyat menjerit akibat naiknya harga-harga, kata Taslam. Seperti diketahui, acara yang akan diisi oleh pidato politik Megawati Soekarnoputri ini menelan biaya sekitar Rp 1,2 miliar. Ketua Fraksi PDIP DPR Roy BB Janis menolak tudingan partainya tidak lagi memperhatikan rakyat kecil. Kita ini hanya kena getahnya. Seharusnya Orde Baru yang disalahkan, katanya. Menurutnya, soal kenaikan tarif dasar listrik, telepon dan bahan bakar minyak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab partainya. Beberapa pengamat di Bali menilai HUT kali ini merupakan ujian bagi PDIP untuk mendapatkan kembali dukungan dari masyarakat di Pulau Seribu Pura ini. Pengamat politik dari Universitas Udayana, Prof. Dr Ngurah Bagus, berpendapat, masyarakat Bali mungkin masih menempatkan sebagai idola nasional. Namun tidak demikian terhadap PDIP. Apalagi, kata Ngurah, karena setelah hampir empat tahun berkuasa tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat. (Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)