TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), diantaranya Solidaritas Perempuan, Kontras, dan HRWG (Human Rights Working Group) mendesak pemerintah membentuk TPF (tim pencari fakta) independen untuk mengusut tuntas rentetan kekerasan di Poso dan sekitarnya. “Usulan ini berangkat dari kecurigaan terhadap penanganan hukum dalam kasus pemenggalan tiga orang siswi,” kata Direktur Kontras, Usman Hamid kepada wartawan, Kamis (10/11). Anggota TPF nantinya harus melibatkan masyarakat Islam dan Kristen di Poso, Sulawesi Tengah yang tengah menghadapi adu doma. Namun mantan Wakil Ketua TPF kasus Munir, Asmara Nababan, mengingatkan agar TPF independen untuk kasus Poso ini tidak seperti TPF kasus Munir yang hasilnya belum ada sampai sekarang.Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Chalid Muhammad melihat ada keianginan dari pihak tertentu supaya Sulawesi menjadi padat konflik. Karena Aceh, Ambon, konfliknya sudah mereda. Di tengah konflik Poso juga masih banyak rencana ekspansi eksplorasi sumber daya alam, yang diantaranya dilakukan oleh PT Inco dan Medco Energy.Menurut Chalid, akar masalah di Poso adalah tidak berjalannya penciptaaan rasa aman di sana. “Militer dan polisi justru meruncingkan konflik,” ujarnya.Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Salma Safitri, mengatakan pembunuhan yang terakhir terjadi di Poso tidak memicu sentimen Sara. “Tetapi berhasil menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan kaum perempuan,” ujarnya. Fanny Febiana