Massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, 4 Agustus 2015. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu Pilkada 2015 terkait hanya adanya satu pasangan bakal calon walikota/wakil walikota. ANTARA/Didik Suhartono
TEMPO.CO, Jombang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mempersiapkan pejabat yang akan menjadi kepala daerah di tiga daerah yang gagal menggelar pilkada, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifulah Yusuf mengatakan langkah itu untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum pelaksanaan pilkada gelombang kedua tahun 2017 mendatang. "Pejabat pengganti bupati dan wali kota ini harus jenjang di atasnya, ini sedang kita siapkan," ujarnya di Jombang, Kamis, 5 Agustus 2015.
Menurut Gus Ipul, sapaan Syaifulah, pemerintah tidak bisa mencampuri persoalan Komisi Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan pilkada. Karena itu, ketika terjadi pencalonan tunggal di sejumlah daerah, pemerintah tak bisa mendorong seseorang untuk maju. "Kalau tidak mau maju jangan dipaksakan," katanya.
Gus Ipul juga memastikan kekosongan pemerintahan yang diganti pejabat sementara dari provinsi ini tak akan menghambat laju pemerintahan daerah. Karena itu, pemerintah provinsi akan mencari sosok-sosok yang pantas dan mampu menghela kepemimpinan di tiga kabupaten/kota yang mengalami kekosongan kekuasaan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Imron Nafifah mengatakan pelaksanaan pilkada tak bisa dilangsungkan tahun ini. Hingga akhir pendaftaran tanggal 3 Agustus lalu hanya ada satu pasangan yang mencalonkan diri, yakni Wakil Bupati Blitar Rijanto dan Marhaeinis yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra.
Sementara adik bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni Anna Luthfie yang sempat menyatakan diri maju, tak kunjung menampakkan batang hidungnya. "Tak ada calon baru pada pendaftaran perpanjangan," kata Imron.
