Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany berjalan menuju gedung KPK, Jakarta (28/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Penghargaan yang diberikan kepada adik ipar bekas Gubernur Banten Atut Chosiyah, yang kini sebagai terpidana kasus korupsi sengketa pilkada terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu, berupa piagam Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wira Karya.
Pemberian anugerah dilakukan di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Banten, dalam puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional 2015. Selain Airin, ada puluhan bupati dan kepala daerah lainnya yang juga mendapatkan piagam penghargaan tersebut.
Sekretaris Militer Presiden Laksamana Tri Wahyudi Sukarno membacakan Keputusan Presiden Nomor 81 tentang Pemberian Piagam Penghargaan. Setelah nama Airin disebut, seluruh warga yang hadir bersorak.
Jokowi berharap kepala daerah yang diberikan penghargaan ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai macam program pembangunan daerah.
"Pemerintah memberikan penghargaan kepada pelaku program kependudukan dan keluarga berencana nasional yang berprestasi, juga penggiat Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) di berbagai daerah," kata Jokowi, di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, 1 Agustus 2015. "Saya ucapkan selamat kepada pemenang dan penerima penghargaan."
Jokowi meminta Airin dan bupati serta kepala daerah yang telah diberikan penghargaan untuk selalu meningkatkan pengabdian pada upaya membangun kualitas keluarga Indonesia. "Penghargaan akan selalu saya berikan kepada jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang terus berkomitmen sukseskan program keluarga berencana."
Jokowi menilai peran pemberdayaan perempuan dalam kesejahteraan keluarga sangat penting dilakukan. Musababnya, perempuan dianggap kaum penggerak pembangunan sosial. Khususnya dalam lingkup keluarga.
Satya Lencana Wira Karya merupakan penghargaan tertinggi bidang pembangunan Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan yang diserahkan kepada Gubernur dan bupati/wali kota yang dinilai berhasil dan mempunyai komitmen yang tinggi di bidang pembangunan kesejahteraan keluarga.
