TEMPO Interaktif, Wonogiri:Tujuh kepala daerah di Jawa Tengah mendesak agar pemberian subsidi langsung tunai (SLT) kepada rakyat miskin ditinjau ulang. "Karena bisa memorakporandakan ikatan sosial kemasyarakatan," ujar Bupati Sragen Untung Wiyono, Selasa (1/11).Menurut Untung subsidi langsung juga memicu kericuhan. Korban sudah berjatuhan dan bila diteruskan hanya mengakibatkan pertengkaran sesama masyarakat miskin. "Bahkan mengancam kelangsungan pemerintahan di tingkat daerah terutama kecamatan, kelurahan, sampai RW dan RT," tambahnya.Desakan penghapusan subsidi langsung tunai itu disampaikan langsung kepada Presiden Susilo BambangYudoyono. Ketujuh kepala daerah, yakni Bupati Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali dan Klaten serta Wali Kota Solo bersama-sama membuat surat yang diteken bersama-sama.Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi menambahkan, potensi konflik antarwarga akibat adanya subsidi langsungtunai tersebut sangat besar. Dia mengatakan warga yang tidak mendapatkan hampir bisa dipastikan iri denganwarga lain yang mendapatkan. Warga yang iri itu biasanya merasa lebih miskin dan lebih berhak."Kalau diteruskan lagi, maka mereka akan menyalahkan ketua RT, lurah, camat, bahkan akhirnya bupati, gubernur, dan presiden," ujarnya.Para kepala daerah tersebut meminta dana yang setiap tiga bulan dicairkan melalui kantor pos tersebutdiserahkan saja ke pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dana bergulir yang akan diberikan kepadamasyarakat kecil untuk modal usaha. "Atau untuk proyek padat karya yang mempekerjakan rakyat miskin," usulpara bupati dan walikota tersebut.Pasca pencairan subsidi langsung tahap pertama, hampir seluruh daerah mendapatkan pengaduan yang disertaiprotes dari warganya sendiri karena tidak mendapatkan uang tunai Rp 100 per bulan tersebut. Dia menyebutkandi Sragen sekitar 40 ribu orang yang mengaku miskin dan meminta mendapat jatah kompensasi berupa uang tunaitersebut.Sedangkan di Karanganyar mencapai 55 ribu orang, Wonogiri 50 ribu orang, Klaten 40 ribu orang, Boyolali50 ribu orang, Sukoharjo 40 ribu orang, Solo 22 ribu orang. "Itu karena kriteria miskin dari pemerintahsangat longgar, sehingga sebagian besar warga merasa masuk dalam kriteria miskin," tukasnya.imron rosyid