April 2006, Subsidi Langsung Diberikan Bersyarat

Reporter

Editor

Senin, 31 Oktober 2005 14:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mulai April 2006 Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan sebagai dana kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) kepada orang miskin akan diberikan bersyarat. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, pemerintah sudah menganggarkan SLT bersyarat tahun depan sebesar Rp 17 triliun.?Pemerintah pusat langsung memberikan ke pemerintah daerah,? kata dia ketika menggelar konferensi pers mengenai laporan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program SLT di Jakarta, Senin (31/10).Sri menjelaskan, meskipun pusat langsung memberikan dana itu ke daerah, tapi pengelolaan dan konsep pelaksanaannya tetap ditangani pemerintah daerah. Ia menginginkan SLT bersyarat ini diberikan dengan lebih desentralistik.Pengertian bersyarat ini, kata Sri, pemerintah daerah harus meneliti apakah petugas-petugas di lapangan cukup memenuhi syarat-syarat tertentu, jujur, dan komprehensif dalam membagikan SLT ke masyarakat miskin tersebut. Dia mengakui, hingga kini konsep SLT bersyarat ini belum dibuat.Sri menekankan, pemberian SLT sebesar Rp 300 ribu per tiga bulan per rumah tangga miskin bukan bertujuan untuk mendongkrak keluarga miskin itu menjadi kelompok menengah. ?Tapi untuk men-support kemampuan atau memproteksi masyarakat miskin agar tidak lebih buruk setelah harga BBM naik,? kata dia.istiqomatul hayati

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya