Pansel Ingin Nasib Pimpinan KPK Tak seperti BW dan Samad

Reporter

Selasa, 28 Juli 2015 13:49 WIB

Tim 9 Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpose usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Mei 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang anggota Panitia Seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih, mengatakan penelusuran rekam jejak para kandidat pimpinan lembaga antirasuah periode 2015-2018 bertujuan agar tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Itu sebabnya, kata Yenti, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menggandeng berbagai lembaga negara untuk menelusuri rekam jejak para kandidat. "Kami berharap, siapa pun yang sudah clear hasil tracking-nya, tidak lagi dikriminalisasikan," kata Yenti di gedung KPK, Selasa, 28 Juli 2015.

Hari ini Yenti dan Natalia Subagyo, juga anggota Pansel, mendatangi gedung KPK guna meminta bantuan komisi antirasuah itu supaya ikut menelusuri rekam jejak 48 calon pemimpin KPK. Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendatangi sejumlah lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Natalia mengatakan penelusuran rekam jejak merupakan tahap yang sangat penting bagi Panitia Seleksi dalam menemukan calon terbaik pimpinan KPK. Dia berharap pimpinan KPK periode mendatang bisa bekerja efektif dan tidak diganggu pihak-pihak lain.

Selain harus mempunyai integritas dan keberanian, pimpinan KPK, kata Natalia, harus dijaga agar tidak diganggu hal-hal yang sepele. "Agar tidak diganggu kriminal atau civil proceeding yang remeh-temeh, yang tidak berkaitan dengan kegiatan mereka," ujar Natalia.

Kekhawatiran Panitia Seleksi itu bukan tak berdasar. Sebab, pemimpin KPK periode 2011-2015, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dijadikan tersangka untuk kasus lama. Abraham menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan kartu keluarga. Sedangkan Bambang dituding mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

22 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya