TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR Muhidin mengatakan jumlah kecelakaan angkutan Lebaran tahun ini masih banyak, yakni mencapai 3.049 kejadian dan 657 korban meninggal dunia.
Dia berharap pemerintah tidak menganggap angka kecelakaan tersebut sebagai keberhasilan capaian dari penurunan kecelakaan lalu lintas. "Enam ratus korban ini sudah termasuk pembunuhan massal yang disebabkan moda transportasi. Jangan kita anggap biasa," katanya saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Juli 2015.
Pemerintah, kata dia, seharusnya dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas lebih rendah lagi. Menurut dia, jumlah kecelakaan dan korban jiwa akibat momen Lebaran tersebut luar biasa karena 657 orang meninggal dunia dalam dua pekan.
Dia mengakui pemerintah telah mempersiapkan operasi ketupat pada arus mudik dengan baik. Namun Muhidin menyoroti kecelakaan lalu lintas banyak terjadi pada arus balik.
Dia menilai banyak perusahaan yang hanya memberikan angkutan gratis pada arus mudik saja. Seharusnya, kata dia, perusahaan memberikan fasilitas angkutan gratis untuk pulang dan pergi. "Masyarakan mungkin sudah lelah lalu memaksakan diri balik sehingga lengah di jalan," katanya.
Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini sebanyak 3.049 kejadian atau turun 21,5 persen dibanding tahun lalu. Untuk korban meninggal dunia sebanyak 657 orang atau turun 8 persen dibanding tahun 2014.
Rata-rata per hari tercatat lima korban meninggal pada arus mudik tahun ini. Jumlah ini turun dibanding tahun lalu yang mencapai korban 45 meninggal dunia setiap hari.
Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan masih didominasi oleh sepeda motor, yakni 3.633 unit, dan mobil penumpang sebanyak 871 kendaraan. Lokasi terjadinya kecelakaan sebagian besar di jalan yang bukan sebagai jalur mudik, tetapi lebih banyak terjadi di jalan lokal.
Sebanyak 2.338 kecelakaan terjadi di kawasan pemukiman dan 212 kejadian di kawasan belanja. Sesuai dengan data kecelakaan yang terjadi di jalan arteri (jalur angkutan umum) turun sebanyak 12 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan pada jalan lokal naik 31 persen dibanding tahun 2014.
Rata-rata pelaku kecelakaan lalu lintas terbanyak berusia antara 16-20 tahun. Jumlah ini mencapai 81 persen dari usia lainnya.
ALI HIDAYAT
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
18 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
6 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya