Pembantalan KA Trans-Sulawesi oleh Jokowi, Ini Kendalanya

Reporter

Editor

Erwin prima

Minggu, 26 Juli 2015 16:15 WIB

Pekerja memasang anting anting pengait diantara bantalan rel dan jalur besi rel untuk double track di kawasan kebon singkong, klender, Jakarta, 18 November 2014. Pengerjaan jalur double track selesai pada 2016, jalur untuk kereta rel listrik dan kereta jarak jauh akan terpisah dari kedua jenis kereta tak bersinggungan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Makassar - Keinginan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera merampungkan pembebasan lahan kereta api trans-Sulawesi tahap pertama Makassar-Parepare di Kabupaten Barru belum sepenuhnya terlaksana. Padahal rencananya, pada 4 Agustus mendatang, proses pembantalan jalur kereta ini akan dilakukan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Masykur A. Sulthan mengatakan masih ada sejumlah titik lahan yang belum terselesaikan pembayaran ganti ruginya kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan masalah administrasi.

"Informasi terakhir, masih ada yang belum terbayarkan karena pendataan yang harus akurat, di mana pihak bank masih perlu memeriksa kelengkapan surat si pemilik lahan," ucap Masykur saat dihubungi Tempo, Minggu, 26 Juli 2015.

Meski sedikit mengganggu, Masykur tetap optimistis hal itu akan terselesaikan. "Ini tinggal mencocokkan data saja, karena sebagian sudah mendapat rekomendasi juga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional dan kepala desa," tuturnya.

Mengenai kesiapan pembantalan jalur kereta yang rencananya dilakukan Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus mendatang, Masykur mengatakan sejauh ini persiapan terus dilakukan, termasuk membebaskan lahan di Pekkae, Barru, sepanjang 10 kilometer.

"Saya sudah bertemu dengan tim proyek kereta api ini. Pada dasarnya, dalam kondisi siap. Namun, kalau memang harus pada tanggal 4 Agustus diresmikan pembangunannya, walaupun terkendala dalam pembebasan lahannya, akan tetap dilaksanakan," ucap Masykur.

Kepala Biro Pemerintahan Umum Asmanto Baso Lewa mengungkapkan hal senada dengan Masykur. "Kalau masalah administrasi karena data, itu sebenarnya tinggal dimutakhirkan saja, karena ini sesuai dengan di lapangan. Memang, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap," tutur Asmanto.

IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya