TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh rela menteri dari partainya dicopot dari Kabinet Kerja. Musababnya, Paloh menganggap perlu adanya perombakan kabinet demi perbaikan negara.

“Saya pikir reshuffle itu perlu, dan itu hak prerogatif presiden,” kata Surya Paloh di Surabaya, Sabtu, 25 Juli 2015. Selain itu, Paloh sadar Indonesia masih menganut sistem presidensial, sehingga partainya siap melakukan apa saja untuk mematuhi perintah presiden.

Dalam Kabinet Kerja, ada empat kader Partai NasDem yang diangkat menjadi pembantu presiden. Mereka adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; dan Jaksa Agung M. Prasetyo.

Meski menyatakan mematuhi keputusan presiden, Paloh menilai perombakan kabinet bukan segala-galanya dalam menyelesaikan masalah bangsa ini. Bahkan, ujar Paloh, perombakan kabinet bukan obat mujarab yang dapat menyelesaikan semua masalah bangsa. “(Jika perombakan kabinet) adalah bagian dari upaya (menyelesaikan masalah), mungkin iya,” ujarnya.

Menurut Paloh, selaku pendukung pemerintah, partainya tetap mengawal semua kebijakan sekaligus mengkritisi apa yang diterapkan pemerintah, termasuk revolusi mental yang selalu diteriakkan Presiden Joko Widodo. “Kita wajib ingatkan revolusi mental itu,” tuturnya.

Paloh menepis anggapan bahwa pemerintah Jokowi tidak melakukan apa-apa sejak dilantik. Justru Paloh beranggapan, pemerintah saat ini sudah bekerja keras dalam menghadapi semua masalah, termasuk di tengah kondisi yang selalu defisit anggaran.

Dia berharap semua partai Koalisi Indonesia Hebat berbesar hati apabila ada menterinya yang dicopot dalam Kabinet Kerja. Alasannya, kesepakatan itu sudah dibangun sejak awal pembentukan koalisi tersebut. “Jadi partai koalisi nanti jangan ngamuk apabila ada menterinya yang di-reshuffle,” katanya.

MOHAMMAD SYARRAFAH