Tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, OC Kaligis memasuki gedung KPK untuk diperiksa di Jakarta, 15 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis menolak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaligis dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
"Kaligis menolak ke KPK karena alasan kesehatan yang tak memungkinkan. Juga karena status dia sudah tersangka," kata kuasa hukum OC Kaligis, Afrian Bondjol, di gedung KPK, Jumat, 24 Juli 2015.
Sebagai tersangka, kata Afrian, kliennya bebas menolak memberikan keterangan. Penolakan Kaligis telah disampaikan kepada KPK melalui surat yang dilayangkan kemarin.
Menurut Afrian, dengan menetapkan Kaligis sebagai tersangka, KPK seharusnya sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Afrian menantang KPK segera menyerahkan berkas perkara kliennya ke pengadilan. "Biar sama-sama kita uji buktinya, apakah Kaligis terlibat dalam kasus penyuapan itu atau tidak," ucap Afrian.
KPK resmi menetapkan pengacara Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara. Pimpinan KPK sepakat menaikkan status OC Kaligis sebagai tersangka setelah sebelumnya penyidik KPK memeriksa sejumlah tersangka dan saksi dalam perkara tersebut.
OC Kaligis dikenai Pasal 6 ayat 1-a, Pasal 5 ayat 1-a/b, serta Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal itu mengatur tentang penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama.
Kasus penyuapan itu bermula dari ditangkapnya lima orang oleh tim KPK di Medan pada 9 Juli lalu. Satu di antara mereka ialah M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry, anak buah OC Kaligis. Adapun empat lainnya ialah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro; dua hakim PTUN Medan bernama Amir Fauzi dan Dermawan Ginting; serta Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.
Jasa OC Kaligis sebagai pengacara digunakan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis saat menggugat pemanggilannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013. Sebagian gugatan itu dikabulkan majelis hakim yang dipimpin Tripeni dengan hakim anggota Amir dan Dermawan.
