PNS Bolos Seusai Lebaran, Pemprov Jateng Ancam Kenakan Sanksi

Reporter

Senin, 20 Juli 2015 09:31 WIB

Heru Sudjatmoko. TEMPO/Suryo Wibowo.

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang membolos seusai libur bersama Lebaran tahun ini. ”Tidak alasan bagi PNS untuk tidak masuk kerja setelah menikmati libur panjang Lebaran,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko saat dihubungi, Senin, 20 Juli 2015.

Menyambut Lebaran, para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah libur mulai 16 Juli lalu atau H-1 Lebaran. Mereka harus masuk kembali pada Rabu, 22 Juli 2015, atau H+5 lebaran.

Heru mengatakan PNS yang terbukti membolos pasti akan dikenai sanksi. Tapi Heru belum bisa memastikan bentuk sanksi itu. Merujuk pada aturan, kata Heru, jenis sanksi untuk PNS yang lalai melaksanakan tugas pada saat jam masuk kerja terdiri atas sanksi yang paling ringan berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis sesuai dengan alasannya. “Nanti dilihat alasan PNS yang tidak masuk, apa karena sakit, sengaja, atau lainnya,” katanya.

Heru mengatakan, pada hari pertama masuk kerja seusai libur Lebaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggelar apel bersama di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Apel tersebut sekaligus diadakan untuk mengecek kehadiran PNS. ”Dari daftar kehadiran per satuan kerja nantinya dapat diketahui PNS satuan kerja mana yang tidak masuk kerja,” kata Heru.

Cara seperti ini juga dilakukan seusai libur Lebaran tahun lalu. Ketika itu diketahui ada PNS yang membolos kerja. Dari 1.192 pegawai, ada tujuh PNS yang tak masuk kerja. Rinciannya, dua orang cuti melahirkan, dua sakit, dan tiga tanpa keterangan alias membolos.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

3 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

7 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

8 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

9 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

15 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

17 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

25 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya