Buya Syafii Sebut Penetapan Tersangka KY Dendam Politik
Rabu, 15 Juli 2015 14:35 WIB
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif (kiri) menyambut kedatangan calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo di kediamannya di Sleman, (3/5). ANTARA/Regina Safri
TEMPO.CO , Jakarta - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial tidak terkait penegakan hukum. Syafii mengatakan penetapan status tersebut adalah kriminalisasi yang dibumbui dendam politik. "Ini bukan persoalan hukum. Ini politik, dendam, karena sebelumnya Sarpin sudah dihujat orang di mana-mana," kata Buya Syafii saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 Juli 2015. Yang dimaksud adalah Sarpin Rizaldi, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Februari lalu, Sarpin memenangkan Komjen Budi Waseso (kini Wakil Kapolri) dalam sidang praperadilan. Sarpin menganggap penetapan Budi sebagai tersangka kasus korupsi tidak sah. Keputusan Sarpin itu mengejutkan banyak kalangan. Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim lalu menyelidiki penetapan tersebut. Dua komisioner KY kemudian memberi komentar ke media massa bahwa Sarpin melakukan pelanggaran etika. Sarpin tak terima dan melaporkan keduanya. Polisi kini menetapkan dua komisioner KY itu sebagai tersangka.(Baca: KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?) Buya meminta Presiden Jokowi menindaklanjuti usulannya untuk mencopot para penegak hukum yang melakukan kriminalisasi pada sejumlah tokoh antikorupsi. Ini terkait penetapan tersangka Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrahman Sahuri oleh Kepolisian. (baca: Budi Waseso: Buya Syafii Jangan Campuri Hukum ) dan (Tonton: Syafii Maarif: ''Copot Budi Waseso Sebagai Kabareskrim'') PUTRI ADITYOWATI
Baca juga: Duh, Ditangkap, Vitalia Malah Foto Sama Kapolsek: Ada apa? Ditahan KPK, OC Kaligis Bicara Soal Gubernur & Suap Hakim
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
3 hari lalu
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
Seorang pengusaha mesin di Kota Tangerang melaporkan Kapolres Tangsel atas dugaan kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
34 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
43 hari lalu
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
27 Februari 2024
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
Daniel Frits dikriminalisasi lantaran mengkritik tambak udang di Karimunjawa.
Baca Selengkapnya
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
23 Februari 2024
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
Warga Karimunjawa Daniel Frits menghadapi kriminalisasi atas upayanya menolak kehadiran tambak udang.
Baca Selengkapnya
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
14 Februari 2024
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
14 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
13 Februari 2024
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
DPP Foksi sebelumnya resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
8 Februari 2024
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
GMNI buka suara soal kondisi demokrasi politik di Indonesia saat ini. Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
7 Februari 2024
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
Tim kuasa hukum Haris Azhar-Fatia telah menyerahkan kontra memori kasasi kasus Lord Luhut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 6 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 menit lalu
6 jam lalu
11 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu