Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi dan Kapolri Copot Budi Waseso

Reporter

Rabu, 15 Juli 2015 12:51 WIB

Infografis "Kontroversi Budi Waseso". (Grafis: Unay)

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah membela Ahmad Syafii Maarif, yang dipojokkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso terkait dengan kriminalisasi sejumlah tokoh antikorupsi. Seperti Buya, mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Budi Waseso.

"Selama menjadi Kabareskrim, Budi Waseso telah mengkriminalkan aktivis antikorupsi dan penegak hukum yang melawan korupsi," kata Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Juli 2015. (Tonton: Syafii Maarif: ''Copot Budi Waseso Sebagai Kabareskrim'')

Dahnil mengatakan desakan itu memuncak ketika Budi Waseso menganggap kritikan Buya sebagai tindakan ikut campur terhadap penegakan hukum. Sebelumnya, Buya Maarif meminta Jokowi melalui Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mencopot anggota Polri yang mudah menetapkan orang sebagai tersangka. Polisi yang dimaksud adalah Budi Waseso. Kritikan Buya terkait dengan penetapan tersangka Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY, Taufiqurrahman Sahuri, oleh kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi. (Baca: Budi Waseso: Buya Syafii Jangan Campuri Hukum)

Budi menuding Buya tak paham hukum karena meminta Presiden mencopot aparat penegak hukum. "Enggak usah berkomentarlah kalau tidak mengerti penegakan hukum," kata Budi Waseso di Bareskrim, Selasa, 14 Juli 2015. "Beliau kan bukan orang bodoh, pasti mengerti mana yang benar, mana yang salah."

Menurut Dahnil, reaksi Budi kepada Syafii merupakan penghinaan terhadap Muhammadiyah. Budi dianggap tak menghargai usul mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. "Ia tidak perlu bereaksi tidak etis terhadap Buya Syafii," kata Dahnil.(Baca: KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?)

"Penghinaan itu telah menyakiti hati warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lain. Oleh sebab itu, kami mendesak Presiden dan Kapolri untuk mencopot Kabareskrim," kata Dahnil.

PUTRI ADITYOWATI | DEWI SUCI


Baca juga:
Duh, Ditangkap, Vitalia Malah Foto Sama Kapolsek: Ada apa?
Ditahan KPK, OC Kaligis Bicara Soal Gubernur & Suap Hakim

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

7 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

23 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya