Calon Pimpinan KPK, ICW: Ada Pengacara Tersangka Korupsi

Reporter

Senin, 6 Juli 2015 09:56 WIB

Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantar berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menyoroti beberapa nama yang mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 194 peserta yang lolos, kata dia, banyak yang bermasalah.

"Ada yang job seeker, ini oportunis. Terus juga ada penyerangnya KPK. Mereka ini jangan sampai lolos," kata Febri, Minggu, 5 Juli 2015. Sayangnya, dia enggan mengungkapkan nama-nama yang dimaksud.

Febri berujar calon pimpinan KPK yang job seeker itu bisa dilihat dari keikutsertaannya mendaftar berbagai seleksi. Selain KPK, dia mengatakan orang tersebut ikut seleksi komisioner Komisi Yudisial. "Jangan sampai KPK ini hanya dijadikan bemper," ujarnya. Bahkan, ada juga yang berulang kali mendaftar dan tidak pernah lolos.

Febri juga menemukan peserta yang merupakan pengacara tersangka korupsi. Ada pula politikus yang selama ini berseberangan dengan KPK dan mendukung revisi undang-undang tentang lembaga antirasuah. Dia berharap panitia seleksi mengeluarkan mereka dari daftar peserta calon pimpinan komisi antikorupsi.

Selain orang-orang bermasalah, Febri juga mendorong panitia seleksi agar tidak memberikan keistimewaan bagi pendaftar dari kalangan kejaksaan dan kepolisian. "Kami berharap tidak ada privilege untuk calon dari kejaksaan kepolisian. Semua sama," ujarnya.

Febri khawatir bila orang-orang bermasalah tersebut lolos justru melemahkan KPK. Dia mengatakan KPK rawan disusupi orang-orang yang selama ini berseberangan untuk memperlemah dari dalam.

Anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK, Natalia Subagyo, berharap civil social organization, media, maupun masyarakat ikut bergerak menelusuri rekam jejak para peserta. Dia juga meminta Badan Intelijen Negara, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membantu menelusuri. "Supaya seimbang," ujarnya.

Natalia menyadari dari nama-nama yang lolos tahap satu itu tidak semuanya dikenal masyarakat luas. Karena itu, kata dia, tidak mudah untuk menelusurinya.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

18 menit lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

2 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya