TEMPO Interaktif, Batu:Pemerintah Kota Batu menolak program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dijalankan Perum Perhutani. Program itu hanya retorika belaka dan menguntungkan Perhutani. Masyarakat di sekitar hutan tidak menikmati hasilnya,' kata Wali Kota Batu Imam Kabul Kota Batu, Rabu (19/3) pagi di Balai Kota. Selain menolak program itu, Imam Kabul juga meminta agar hutan produksi milik Perhutani yang berada di wilayah Kota Batu dihapuskan. Dia usul hutan produksi diganti dengan hutan konservasi untuk ditanami berbagai macam tanaman yang hasilnya dinikmati masyarakat. Kami minta dihapus saja dan diubah menjadi hutan konservasi. Jenis tanaman di hutan seharusnya bukan untuk dipetik kayunya saja, ujarnya. Imam Kabul juga meminta Perhutani Malang bersikap tegas dalam melestarikan fungsi hutan. Karena selama ini hutan milik Perhutani yang rusak mengakibatkan bencana alam. Selain itu, Imam Kabul menuntut agar batas hutan milik Perhutani diperjelas sehingga memudahkan untuk penegakan hukum di lapangan. Saat ini lahan hutan milik Perhutani diperkirakan lebih dari 11.000 hektar, sementara luas wilayah Kota Batu hanya sekitar 20.800 hektar. Administratur Perum Perhutani Malang Satrio Joyohadikusumo menjelaskan program pengelolaan itu tidak bisa ditolak begitu saja. Karena dalam prakteknya, program ini banyak membantu masyarakat dan mampu mengurangi tingkat kerusakan hutan. Banyak masyarakat yang terbantu dengan program ini, katanya. (BibinTempo News Room)