TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menyerahkan urusan perombakan kabinet ke tangan Presiden Joko Widodo. Termasuk soal kemungkinan Jokowi menggandeng partai-partai anggota koalisi non-pemerintah.

"Sekiranya hal tersebut sepenuhnya kewenangan presiden," kata Hasto setelah menutup Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat, 3 Juli 2015.

Hasto menilai masuknya partai dari koalisi non-pemerintah tidak perlu dipersoalkan. "Apakah itu berasal dari KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat), kami berpendapat bahwa koalisi-koalisi telah selesai," katanya.

Koalisi partai, menurut Hasto, hanya diperlukan ketika mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun lalu. "Kini saatnya kita bergotong-royong untuk bangsa dan negara," ujarnya. "Tidak lagi diperlukan koalisi."

Menurut Hasto, perombakan kabinet tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas dan konsolidasi pemerintahan. Reshuffle, kata dia, juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah pokok yang saat ini dihadapi pemerintah. "Dukungan di parlemen memang sangat penting," ujarnya.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bisa satu napas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang merupakan penjabaran Trisakti. "Ini akan memperbaiki kinerja pemerintah," katanya.

MAHARDIKA SATRIA HADI