Dalam tuntutannya mahasiswa mendesak agar seluruh anggota DPRD Kabupaten/kota di NTT menolak UU Pilkada tersebut, dengan permohonan kepada presiden RI agar tidak menandatangi UU Pilkada juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU Pilkada. TEMPO/John Seo
TEMPO.CO, Kupang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemda mengusulkan pemberian gaji ke-13 untuk mereka sendiri ke pemerintah pusat di Jakarta.
Permintaan ini disampaikan Dewan melalui Badan Anggaran DPRD pada sidang paripurna yang digelar di Aula Komodo DPRD NTT, Kamis, 2 Juli 2015.
Laporan Banggar terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur NTT, yang dibacakan anggota Fraksi Hanura, Hamdan Saleh Bajo, pada poin ke-15 menyatakan mendorong pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat terkait dengan pemberian gaji ke-13 bagi anggota Dewan.
Permintaan dana ini sangat ironis dengan kondisi warga NTT. Warga tujuh desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, misalnya, saat ini masih mengalami kelaparan karena gagal tanam dan gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan. Bahkan warga setempat terpaksa harus memakan putak (pakan ternak) karena stok pangan menipis.
Selain itu, masalah gizi buruk masih melanda semua kabupaten/kota di NTT. Ada 23 ribu anak yang menderita kurang gizi di provinsi itu. Bahkan sebelas balita sudah meninggal di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah dan pimpinan DPRD NTT mengenai hal ini.
