TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan usul dana aspirasi yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat sudah ditolak pemerintah. Namun, kata dia, aspirasi dari DPR tak ada salahnya ditampung pemerintah.
"Nantinya pasti pemerintah menyarankan lagi ke gubernur karena di daerah detailnya. Tak apa-apa kalau hanya aspirasi, bukan dana aspirasi," ujar JK seusai Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015.
Dalam pembukaan rakornas itu, JK menyindir anggota DPR yang meminta dana aspirasi. Ia meminta anggota DPRD yang hadir dalam rakornas tersebut tak ikut meminta dana aspirasi. "Dana aspirasi itu kan dana taktis yang dikeluarkan karena kemampuan sendiri. Itu tidak diizinkan untuk pembangunan daerah," katanya.
Dalam rapat paripurna DPR kemarin, usul ini ditolak tiga fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Semua anggota Fraksi Partai NasDem memilih meninggalkan ruangan pada awal rapat sebagai bentuk penolakan.
Sedangkan PDI Perjuangan menolak dengan tak membacakan tanggapan. Partai Hanura turut menolak karena usul dana program ini dianggap tak sesuai dengan konstitusi dan berpotensi tumpang-tindih dengan dana reses DPR.
Hasil rapat ini ini akan dirangkum pimpinan DPR dan diserahkan kepada Presiden. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan lalu membahas persetujuan usul ini bersama Badan Anggaran DPR. Jika disetujui, dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun akan dicairkan melalui dana alokasi khusus APBN ke pemerintah daerah.
TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah
8 jam lalu
Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaHamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel
1 hari lalu
Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
12 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
13 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
15 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaDua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong
16 hari lalu
"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang
27 hari lalu
Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK
27 hari lalu
Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto
27 hari lalu
Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.
Baca SelengkapnyaUsai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
28 hari lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya