Abraham Samad, ketua KPK nonaktif, dikabarkan menjadi tahanan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat, 28 April 2015. Penahanan ini dilakukan usai menjalani pemeriksaan intensif selama enam jam, terkait kasus pemalsuan dokumen. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif, Abraham Samad, mengatakan pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaannya selalu diulang-ulang. “Pertanyaannya bolak-balik itu saja,” katanya setelah melakukan pemeriksaan di Mabes Polri, Kamis, 2 Juli 2015.
Pertanyaan itu, kata Abraham, sudah pernah juga diajukan saat pemeriksaan di Makassar. Samad mengaku menjawab semua pertanyaan penyidik seperti jawabannya saat ditanyakan di Polda Sulawesi Selatan. “Sebagai warga negara yang baik, saya taat hukum,” katanya.
Pengacara Abraham, Saor Siagaian, mengatakan salah satu pertanyaan yang selalu diulang penyidik adalah ‘Apakah kenal dengan Feriyani Lim?’, ‘Hubungannya seperti apa?’. “Ditanyakan itu terus, karena ada di kartu keluarga Samad,” kata Saor pada kesempatan yang sama.
Abraham mendatangi Mabes Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemalsuan administrasi kependudukan yang menjerat namanya. Ini adalah pemeriksaan ketiganya atas kasus ini.
Pemeriksaan ini sebenarnya adalah dari Polda Sulawesi Selatan, bukan undangan Mabes Polri. Karena merasa tidak sempat memenuhi undangan pemeriksaan itu di kampung halamannya, Abraham meminta agar pemeriksaan terhadapnya dilakukan di Mabes Polri, Jakarta.
Sebelumnya Abraham dan Feriyani Lim terjerat kasus dugaan pemalsuan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Panakkukang, Makassar. Kasus yang menjerat Samad bermula dari laporan Ketua Lembaga Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Polri yang dilimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat per 29 Januari 2015. Polda kemudian menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka pada 2 Februari 2015.
Feriyani lalu melaporkan Samad dan rekannya bernama Uki ke Bareskrim dalam kasus tersebut. Kepolisian kemudian melakukan gelar perkara di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, 9 Februari 2015. Hasilnya, Samad ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka itu baru diekspos pada 17 Februari 2015 atau sehari setelah gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
