TEMPO.CO, Cirebon - Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis marah akibat rendahnya penyerapan anggaran belanja di kabupaten yang dipimpinnya. “Saya sudah perintahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memaksimalkan penyerapan,” katanya pada Senin, 29 Juni 2015.

Azis mengungkapkan dirinya sudah beberapa kali memperingatkan kepada seluruh SKPD untuk tidak terlambat dalam menyerap APBD. Karena kemampuan penyerapan anggaran ini merupakan cerminan daripada kemampuan SKPD dalam menyusun perencanaan. “Penyerapan rendah ini mencerminkan perencanaan dari SKPD yang juga kurang matang,” katanya.

Hingga akhir triwulan kedua, penyerapan yang dilakukan sejumlah dinas dan organisasi dan perangkat daerah di Kota Cirebon masih minim. Hingga Mei, penyerapan baru sebesar 19 persen atau setara dengan Rp 119 miliar.

Belanja langsung ini mencakup sejumlah program pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk belanja tidak langsung pada bulan yang sama baru mencapai 31 persen atau setara dengan Rp 200 miliar dari total APBD Kota Cirebon sebesar Rp 1,3 triliun.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon Iing Daiman menyebutkan jika penyerapan belanja langsung memang cukup rendah. “Rendahnya penyerapan karena harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu,” katanya. Di antaranya ada yang melalui proses lelang, terutama untuk membangun infrastruktur yang nilainya di atas Rp 200 juta. Sementara untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang melalui penunjukan langsung, menurut Iing, saat ini sudah sebagian sudah terlaksana.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi mengungkapkan jika pihaknya akan kembali melakukan rapat untuk menindaklanjuti belum terserapnya anggaran yang ada. "Kami akan segera lakukan rapat kembali,” katanya.

IVANSYAH