TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar, memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak usulan revisi Undang-Undang KPK. Tapi, Zainal berharap Presiden Jokowi konsisten dengan sikapnya sekalipun DPR nanti ngotot mengusulkan draft revisi.
"Kalau DPR masih tetap mau merevisinya, konsistensi sikap Presiden diuji," kata Zainal pada Sabtu, 20 Juni 2015.
Penolakan Jokowi terhadap usulan revisi KPK seharusnya mendorong DPR membatalkan rencana ini. Menurut Zainal, sikap bawahan presiden seharusnya juga tak lagi getol mendukung revisi UU KPK. "Aneh kalau masih ada suara yang ingin mengubah (di kabinet)," kata Zainal.
Zainal mencatat wacana mengenai revisi UU KPK telah muncul sejak 2007 lalu. Beberapa kali, wacana ini terus muncul meskipun tak pernah terealisasi. Zainal menilai kemunculan usulan ini biasa terjadi seusai KPK mengambil langkah-langkah penting dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, revisi UU KPK terlalu berisiko untuk dilakukan saat ini. Revisi itu, menurut Zainal, bisa membuka pintu bagi pelemahan KPK. "KPK harus punya kekuatan luar biasa untuk menangani korupsi," kata Zainal.
Zainal tidak sepakat dengan anggapan KPK memiliki kewenangan terlampau besar. Tanpa kewenangan besar, Zainal menganggap peran KPK dalam pemberantasan korupsi tidak akan signifikan.
Revisi UU KPK dimasukkan ke Program Legalisasi Nasional 2015-2019 berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Menteri Yasonna Laoly dan Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.
Presiden Joko Widodo sudah menolak usuk revisi UU KPK itu. Staf Komunikasi Presiden Joko Widodo Teten Masduki mengatakan Jokowi menolak revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi karena dinilai dapat melemahkan komisi antirasuah tersebut. Padahal Jokowi ingin memperkuat Komisi.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita terkait
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
12 menit lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca SelengkapnyaNadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
19 menit lalu
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit
24 menit lalu
Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali
1 jam lalu
Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh
1 jam lalu
Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo
Baca SelengkapnyaWarga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow
2 jam lalu
Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya
3 jam lalu
Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang
5 jam lalu
Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi
Baca SelengkapnyaRespons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo
6 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP
6 jam lalu
Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.
Baca Selengkapnya