Sudah 182 Orang Daftar Calon Pimpinan KPK, Kebanyakan Advokat

Reporter

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 20 Juni 2015 06:39 WIB

Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih, menyebutkan hingga Jumat, 19 Juni 2015, sudah ada 182 orang yang mendaftarkan diri. Dari sejumlah orang yang mendaftar, sembilan di antaranya berjenis kelamin wanita.

"Terakhir tadi jam 13.00 WIB, pendaftar sudah mencapai 182 orang. Masih didominasi oleh advokat dan akademikus. Ada sembilan pendaftar berjenis kelamin wanita," ujar Yenti di sela-sela acara diskusi publik "Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK" yang diselenggarakan bersama pegiat anti korupsi di Bandung, Jumat, 19 Juni 2015.

Yenti mengatakan data tersebut terhitung sejak dibukanya pendaftaran calon pimpinan KPK tanggal 16 Juni 2015 kemarin. Dari sejumlah pendaftar, Yenti mengatakan, dua orang merupakan mantan anggota polisi. Dari kejaksaan hingga hari ini (kemarin) belum ada.

Menurut Yenti, pimpinan KPK tahun ini akan mendapatkan tantangan yang lebih terjal dari tahun-tahun sebelumnya. Selain harus lebih teliti menentukan delapan calon pimpinan KPK, panitia juga harus menangkal pengaruh dari luar yang mencoba mengintervensi panitia.

"Sudah ada desakan-desakan kepada kami, seperti lewat Twitter sudah ada," ujar Yenti.

Ia berjanji akan menyeleksi delapan orang yang terbaik, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa berkutik sebagai lembaga politik saat melakukan fit and proper test terhadap delapan calon pilihan pansel.

Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mewanti-wanti kepada panitia seleksi jangan sampai ada anggota polisi atau jaksa aktif yang bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. "Jangan dipilih polisi atau jaksa aktif. Jangan sampai KPK hanya menjadi lembaga perwakilan lembaga-lembaga itu," ujar Agustinus.

Pendaftaran calon pimpinan KPK jilid IV dibuka mulai 24 Juni 2015. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 27 Juni 2015.

Tanggapan masyarakat pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pembuatan makalah tentang diri dan kompetensi 4 Juli 2015. Pengumuman hasil penilaian makalah 11 Juli 2015.

Assessment digelar pada 27-28 Juli 2015. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK 10 Agustus 2015. Tes kesehatan 18 Agustus 2015. Wawancara 24-27 Agustus 2015. Terakhir, laporan panitia seleksi kepada Presiden Joko Widodo disampaikan pada 31 Agustus 2015.

IQBAL T. LAZUARDI S



Berita terkait

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

1 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

4 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

5 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

6 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

7 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

8 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

9 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

12 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

12 jam lalu

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

Jaksa KPK mengatakan eks Hakim Agung Gazalba Saleh berupaya menyembunyikan uang hasil korupsi dengan cara membeli mobil, rumah, hingga logam mulia.

Baca Selengkapnya

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

14 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya