TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Eksekutif Imparsial, Rachland Nashidik, menilai rencana pengaktifan kembali komando teritorial (Koter) bukan jalan keluar untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia.Kalau memang diperlukan kelembagaan lain untuk membantu menanggulangi terorisme, seharusnya dilakukan dengan merevitalisasi unit antiteror yang dimiliki kepolisian. “Yang punya kewenangan tetap Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian. Panglima TNI tidak memiliki kewenangan untuk mengaktifkan kembali Koter,” kata Rachland, Kamis (6/10). Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI ikut berperan dalam penanggulangan terorisme, lanjut dia, dipakai untuk menjustifikasi dan melegalisasi keberadaan Koter. “Terorisme dijadikan isunya,” ujarnya. Rachland juga menganggap kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) di masa transisi (1998-2005) telah gagal melakukan deteksi dini dan pencegahan aksi-aksi teror. Karena watak dan tabiat BIN masih mewarisi tradisi lama (orde baru) yang konservatif. Menurut catatan Imparsial, hingga sekarang sudah terjadi 149 aksi peledakan bom yang mengakibatkan 298 korban tewas dan 572 korban luka. Karena itu, Imparsial meminta pemerintah mengaudit posisi dan kewenangan BIN. Selain itu, menurut Rachland, perlu dilakukan audit keamanan dari PT Pindad dan PT Dahana dalam pendistribusian bahan peledak. Fanny Febiana