Nelayan berada di atas perahunya saat melaut di sekitar perairan pantai utara, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (3/4). ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO, Ternate -- Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara memprediksi 80 persen nelayan lokal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Asumsi itu didasarkan pada hasil monitoring lapangan pada tahun lalu.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara Buyung Rajilun mengatakan, kelompok nelayan di Maluku Utara yang masih hidup amat miskin ini mengantungkan hidupnya pada alat tangkap milik nelayan lain. Sesuai hasil monitoring di lapangan 20 persen nelayan yang hidup mapan merupakan kelompok yang sudah melakukan usaha untuk komoditas ikan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, cakalang, kerapu dan rumput laut.
"Pendapatan rata-rata kelompok nelayan ini setiap bulan antara Rp 3-4 juta rupiah per bulan. Karenanya jika dibandingkan dengan nelayan pada komoditas lain, kelompok nelayan ini lebih lebih sejahtera,"kata Buyung kepada Tempo Jumat 12 Juni 2015.
Menurut Buyung, dari indeks tingkat kesejahteraan nelayan Maluku Utara tahun 2014 yang diukur dari nilai tukar nelayan (NTN) diketahui nilai tukar nelayan Maluku Utara masih pada skala 100,27. Hal itu menunjukan bahwa capaian kesejahteraan nelayan masih belum mencukupi atau dibawah rata-rata.
"Seharusnya nilai tukar nelayan di atas 100, jika nilai tukar nelayan Maluku Utara masih mencapai angka 100 itu menggambarkan rata-rata pendapatan nelayan sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk beban operasional penangkapan," ujar Buyung.
Dari skala 100,27, kelebihan yang menjadi pendapatan nelayan Maluku Utara 0,27. Dengan demikian angka itu jelas memperlihatkan pendapatan nelayan Maluku Utara rata-rata hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian seperti biaya makan keluarga.
Buyung, menjelaskan, kondisi kecilnya nilai tukar nelayan di Maluku Utara umumnya dikarenakan faktor tingginya bahan kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak, dan kurang dukungan pasar serta sarana infastruktur perikanan.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi Maluku Utara mendorong peningkatan kapasitas usaha serta restrukturisasi usaha perikanan diarahkan pada kegiatan usaha perikanan bernilai ekonomi tinggi.
"Upaya ini kami lakukan dengan cara melakukan pembinaan tentang cara penanganan ikan dengan baik serta cara budidaya ikan yang lebih baik. Harapan kami langkah ini bisa mendorong nelayan Maluku Utara hidup layak
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
11 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
